Bisnis Indonesia Online » Artikel

Artikel - Detail

Rabu, 14/05/2008 09:58 WIB

Ironi minyak goreng si juragan sawit

oleh : Aprika R. Hernanda

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

Surga. Itulah kata yang nyaris tepat untuk menggambarkan Indonesia yang kini menjadi negara terfavorit untuk pembukaan kebun kelapa sawit baru oleh pemodal perkebunan asal Malaysia.

Dari kisaran 358.000 hektare (ha) pada 2005 yang tercatat dimiliki Malaysia, kini diperkirakan lebih dari 1,2 juta ha yang disuntik modal dari negara tetangga melalui afiliasinya dengan perusahaan nasional.

"Indonesia tempat yang bagus. Di Malaysia, banyak pungutannya. Harus bayar pajak, SES, dan subsidi untuk refinary," kata Yahya Bin Arifin, Senior General Manager Regional Kalimantan-Sulawesi Minamas.

Minamas merupakan gabungan tiga raksasa perkebunan Malaysia, yaitu Kumpulan Guthrie, Sime Darby dan Golden Hope.

Tak berbeda dengan Charoen Pokphand, yang memantapkan cengkeramannya di Pontianak, Kalbar. Syed Abdul Rahim, Direktur Perkebunan Charoen, yang sempat memupuk karier di Sime Darby, menuturkan Indonesia kini menjadi tujuan pembukaan kebun baru yang potensial.

Optimisme juga diungkap Henry Tan, General Manager Central Kalimantan Project (CKP) Wilmar, perusahaan yang mencaplok konglomerasi agribisnis Grup Kuok pascamergernya dengan PPB Oil Palm Berhad dan PGEO Group Sdn Bhd.

Dirjen Perkebunan Deptan Acmad Mangga Barani dan Direktur Eksekutif Indonesian Palm Oil Board (IPOB) Rosediana Soeharto pun berbesar hati. Tak berlebihan, Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapkindo) Derom Bangun sesumbar produksi CPO nasional segera mengalahkan Malaysia.

Namun, satu mata rantai di dalamnya mulai tampak salah kelola, ketika kenaikan harga komoditas itu justru merusak harga minyak goreng di negara yang bakal menjadi produsen CPO terbesar dunia.

Harga melambung

Mulailah ironi itu. Purwanti, istri pekerja perkebunan kelapa sawit di Seruyan, Kalteng, mengaku tak lagi sering menggoreng makanan. "Harga minyak kemarin sampai Rp18.000 per liter," keluhnya yang sehari-hari akrab dengan kelapa sawit, bahan baku minyak goreng.

Sejak harga CPO di pasar internasional naik bertahap dari kisaran US$300 per ton pada 2006 menjadi lebih dari US$800 per ton akhir-akhir ini, harga minyak goreng tak terkendali.

Pemerintah sendiri sempat kalang-kabut mencari solusi, termasuk serangkaian operasi pasar dan kebijakan stabilisasi harga.

Sayangnya, Purwanti mengaku operasi pasar tidak menjangkau kawasan perkebunan yang jauh dari pusat kota. Alih-alih menikmati harga minyak goreng Rp8.000 per liter, komoditas ini makin langka dicari.

Di sisi lain, produsen minyak goreng di dalam negeri pun ikut kena getah. Grup Sinar Mas misalnya, 'terpaksa' menyiapkan 5,5 juta liter minyak goreng melalui unit bisnisnya PT SMART Tbk untuk tujuh daerah di dalam negeri, meliputi Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Banjarmasin, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk Jakarta, 13.483 liter minyak goreng dialokasikan di 267 kelurahan sepanjang tahun ini sehingga dapat dijual Rp8.000 per liter, plus subsidi Rp2.500 per liter.

"Harga minyak goreng masih tinggi sehingga kami masih harus menggelar operasi pasar sesuai komitmen awal kami. Jika kalangan industri menunjukkan komitmen secara penuh, stabilisasi harga akan lebih mudah tercapai," kata G. Sulistyanto, Managing Director Sinar Mas.

Hingga April 2008, perusahaan ini merealisasikan distribusi 158.532 liter minyak goreng melalui operasi pasar dan CSR. Pada 2007, sebanyak 20.705 ton minyak goreng didistribusikan untuk menstabilkan harga komoditas ini.

Menyoal hal itu, Yahya, pejabat Minamas, yang juga warga negara Malaysia, menuturkan kondisi ini pun terjadi di Malaysia. Operasi pasar pun dilakukan. Bedanya, pemerintah negeri jiran punya mekanisme aturan untuk mengontrol harga secara permanen.

"Di negara kami, ada kebijakan price tag. Semua harga bahan pokok, seperti beras, gula, garam, terigu, dan minyak goreng dikontrol pemerintah dan bisa dilakukan revisi setiap tahunnya pada saat penyusunan belanja negara."

Khusus minyak goreng, ujarnya, industri pengolahan mendapat insentif langsung dari pemerintah dan perusahaan perkebunan. Ini memaksa pabrik pengolahan menjual produk dengan harga terkendali, sehingga minyak goreng di pasar domestik tidak bergejolak.

Jika itu dimodifikasi sedikit saja untuk kepentingan nasional, mungkin Purwanti, yang kini istri juragan kecil kelapa sawit di Kalteng, tak lagi pusing mencari minyak goreng. (aprika.hernanda@bisnis.co.id)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com