Bisnis Indonesia Online » Artikel
Artikel - Detail
Kamis, 15/05/2008 10:27 WIB
Kesenjangan sosial kian lebar
oleh : Yusuf Waluyo Jati
Kenaikan harga BBM bersubsidi hingga 30% yang rencananya bakal diumumkan bulan ini, tidak hanya memunculkan kesulitan bagi industri.
Lebih mengkhawatirkan dari itu adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat ekonomi menengah-atas dan strata masyarakat berpendapatan rendah.
Sebelum kenaikan harga BBM diputuskan, indikasi kesenjangan itu sudah mulai muncul yang terlihat dari pola konsumsi kebutuhan produk tersier (pelengkap) dan primer (pokok) sepanjang Januari- April 2008.
Sepanjang periode itu, permintaan mobil-yang merupakan simbol status sosial kelompok menengah-atas--justru melonjak fantastis dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
Di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok, inflasi yang tinggi dan ancaman kenaikan suku bunga bank, penjualan mobil justru melonjak, bahkan pada April menembus angka di atas 51.000 unit, jauh di atas rerata penjualan bulanan yang biasanya sekitar 35.000 hingga 40.000 unit.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sepanjang 4 bulan terakhir terakumulasi 186.598 unit atau melonjak hampir 50% dibandingkan dengan konsumsi pada periode sama tahun lalu.
Wakil Ketua Umum Gaikindo Johnny Darmawan mensinyalir setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan lonjakan penjualan tersebut.
Pertama, konsumen mempercepat pembelian sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga akibat kenaikan biaya produksi. Kedua, kinerja di sektor pertambangan dan perkebunan semakin menggeliat mendorong permintaan kendaraan niaga, seperti truk dan pikap.
Sebaliknya, penjualan terigu-bahan baku makanan yang banyak dikonsumsi rakyat kecil-malah merosot. Permintaan terigu merosot 10% pada empat bulan pertama 2008.
Bahkan, jika ditelusuri, khusus di segmen pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM), konsumsi terigu terpangkas hingga 20% atau sekitar 220.000 ton.
Penurunan itu lebih banyak berasal dari segmen UMKM yang umumnya membeli terigu kemasan 25 kg sebanyak satu sak per hari.
Penurunan itu terjadi akibat terpukulnya daya beli konsumen yang nota bene merupakan masyarakat berpendapatan rendah.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Loppies menjelaskan dari total produksi terigu nasional rerata 3,6 juta ton per tahun, 70% (2,52 juta ton) di antaranya diserap oleh industri kecil menengah (IKM). Dari jumlah itu, 22% di antaranya atau sebanyak 554.400 ton diserap pengusaha UMKM.
Di tingkat produsen
Di tingkat produsen, ungkap Ratna, penjualan terigu sepanjang kuartal I/2008 merosot 17,61% dibandingkan dengan penjualan pada periode sama tahun lalu, dari 612.286 ton menjadi 480.509 ton akibat penurunan daya beli.
Data Aptindo yang diperoleh Bisnis mengungkapkan empat produsen besar terigu yakni PT Bogasari, PT Sriboga Raturaya, PT Eastern Pearl, dan PT Panganmas mengalami penurunan penjualan 5,87% - 61,2%.
"Industri terigu dan gula sebagai bahan dasar untuk sektor makanan akan makin terguncang akibat disinsentif pemerintah. Janji pemerintah yang akan kembali menerapkan SNI Wajib terigu juga belum terealisasi," kata Ratna saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.
Berdasarkan pemantauan Aptindo saat ini, banyak produsen mi skala kecil yang telah berguguran dan sebagian kecil mengalihkan usahanya menjadi pedagang nasi.
"Akibat daya beli masyarakat kelas bawah terus terperosok. Untuk mencukupi modal usahanya saja sudah tidak sanggup," katanya.
Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo menjelaskan posisi kelompok the have (orang kaya) di Indonesia sebenarnya hanya minoritas, tetapi mereka memiliki buying power yang sangat besar sehingga cenderung tidak mengenal patokan waktu untuk memenuhi hasrat tersiernya.
Makin terjepit
Di sisi lain, kelompok miskin yang merupakan mayoritas dari struktur masyarakat Indonesia justru semakin terjepit oleh berbagai kenaikan harga sehingga sulit mencukupi kebutuhan dasarnya.
Kelompok the have, lanjut Bambang, masih bisa mencari sumber pendapatan lain seperti pasar uang, saham, hingga properti. "Inti persoalan kita adalah potensi meluasnya kemiskinan," katanya.
Di beberapa sektor industri, PHK massal dan gulung tikar sudah mulai tampak.
Dia berharap pemerintah melakukan langkah antisipasi secara komprehensif, terutama mengatasi kesenjangan sosial yang mulai mencuat di samping menekan dampak yang lebih buruk atas kebijakan kenaikan harga BBM. (cp) (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)
bisnis.com
Artikel »
Kamis, 28/08/2008 17:48 WIB
Kemiskinan Kalbar haruslah cepat berlalu...
Oleh : Lahyanto Nadie
Kamis, 28/08/2008 09:03 WIB
Target selesai proyek di DKI ala Bandung Bondowoso
Oleh : Nurudin Abdullah
Selasa, 26/08/2008 14:49 WIB
Gawat, kondisi batas Indonesia-Malaysia
Oleh : Lahyanto Nadie
Selasa, 26/08/2008 10:19 WIB
Melongok neraca keuangan MA
Oleh : Anugerah Perkasa
Selasa, 26/08/2008 10:17 WIB
Harga elpiji naik, rakyat makin terimpit
Oleh : Rudi Ariffianto
Selasa, 26/08/2008 10:16 WIB
Musibah Spanair pelajaran berharga bagi semua negara
Oleh : Hendra Wibawa
Komentar
#1 - Apakah benar tidak turun Significant pertumbuhan ekonomi kita / / /
Kalau dilihat dari perkembangan yang ada > apakah benar bila dikatakan pertumbuhahan ekonomi > 2008 > TIDAK AKAN TURUN SIGNIFICANT, SEBAGAIMANA DIKATAKAN > OLEH MENTERI PERDAGANGAN KABINET INDONESIA BERSATU > ??? > BAHKAN DIKATAKAN MAXIMAL HANYA TURUN 1 % (LIHAT koran tempo 17 mei 2008) > ). > Pada tagl. 1 Mei 2008, pemerintah > menaikkan harga BBM untuk industri sebesar 6,4 % dan > 11,3 %, dan kemudian pada tanggal 15 mei 2008, > dinaikkan kembali dgn 1,2 % dan 4,3 %. > Sedangkan BI rate dinaikkan dari 8% > menjadi 8,25% pada tgl. 6 Mei 2008. > Dan pada tgl. 2mei 2008 diumumkan oleh BPS, bahwa > untuk bulan April 2008 inflasi sudah mencapai 0,57%, > sehingga sampai April 2008, inflasi year on year > sudah > sebesar 8,96%. Bayangkan dari Januari -April 2008 > inflasi sudah meningkat sebesar 4,o1% > itu dalam keadaan BBM industri belum dinaikkan dan > BI > rate masih 8%, termasuk BMM subsidi belum dinaikkan. > Sebagaimana dikatakan oleh Bpk. Hendry > Saparini bhwa kondisi thn 2008 lebih buruk daripada > tahun 2005 dimana pertama kalinya kabinet SBY- Yk > menaikkan harga BBM, dimana sekarang ada Krisis > pangan. > Juga harapan Bpk. Bambang Susatyo dari KADIN, agar > BI > tidak menaikkan BI rate ternyata diabaikan oleh BI. > Pemerintah merencanakan Bulan Mei 2008 > ini > juga utk menaikkan harga BBM bersubsidi, padahal > akibat kenaikkan harga BBM industri yang dua kali > itu, > ditambah kenaikkan BI rate kita belum tahu besarnya > inflasi yg terjadi dan besarnya pertumbuhan ekonomi > yang terjadi. > Pada tgl. 2mei 2008 pertumbuhan > Industri > yang tercatat adalah sebesar lebih kecil daripada > 6%, > (pertumbuhan Industri adalah parameter yang lebih > realistis kalau mau mengamati kemajuan ekonomi suatu > negara, karena ; > - menyerap tenaga kerja yang cukup besar > dibandingkan > sektor Jasa dan keuangan. > - menunjukkan besarnya asset yang lebih realistis. > - Lebih rigid terukurnya dalam perkembangan Eksport > maupun import. > - Lebih mencerminkan kesejahteraan rakyat sudah > bangsa. > Sehingga bila pemerintah mengclaim > beberapa hari yang lalu bahwa pertumbuhan ekonomi > kita > sampai saat ini adalah 6,28%, parameter apa yang > dipakai ??? > Kemudian kalau menteri perdagangan > mengatakan pertumbuhan ekonomi paling hanya melorot > 1% > kalau harga BBM subsidi dinaikkan, dari sudut > pandang > apa beliau mengamaitnya, karena masih ada kendala > yang > menghadang, yaitu sampai Agustus 2008 daya beli > masyarakat dan omzet perusahaan2 akan turun sampai > titik nadir, karena banyak IBU 2 yang membutuhkan > DANA > utk biaya ANAK2 nya sekolah, yang juga akan > mengalami > peningkatan karena inflasi dan naiknya harga buku2 > dan > pakaian Seragam. > Apakah kondisi yang sudah parah ini akan > diperparah lagi dengan kenaikkan harga BBM > bersubsidi.-
oti setiawan s - Jakarta-Indonesia @ 18/05/2008 - 15:56 WIB dari 61.247.1.165 (165.1.247.61.fast.net.id)