Bisnis Indonesia Online » Artikel

Artikel - Detail

Jumat, 04/07/2008 11:43 WIB

PLTU Cilacap rugi, salah siapa?

oleh : Rudi Ariffianto, Diena Lestari & Algooth Putranto

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah gambaran nasib PT Segara Sumber Primadaya, pengelola PLTU Cilacap berkapasitas 2x300 MW.

Akibat kesalahan spesifikasi turbin, PT Segara Sumber Primadaya harus menanggung kerugian US$28,4 juta per tahun. Tidak itu saja, perusahaan itu harus terjerat masalah finansial, termasuk telat membayar utang batu bara ke PT Adaro Indonesia.

Kasus ini menyeruak ketika pertengahan Juni 2008, Adaro, salah satu pemasok batu bara PLTU Cilacap, dikabarkan telah menyetop pasokannya. Penyetopan pasokan itu praktis membuat pengelola kelimpungan.

Tentu saja akibat penyetopan itu, cadangan batu bara menipis. PLTU itu terpaksa hanya beroperasi satu unit saja, itu pun dengan kapasitas 260 MW dari kapasitas maksimal per unit 300 MW, dan membuat listrik Jawa-Bali yang memang sedang 'lelah' makin 'sekarat'.

Penyetopan pasokan terjadi akibat Segara gagal bayar sehingga menumpuk utang, bahkan hingga Rp224 miliar sebelum menciut menjadi Rp60 miliar. Alhasil, PLTU Cilacap pun benar-benar tidak berfungsi karena kehabisan 'energi'.

"Seperti dulu ketika mahasiswa, kalau kebanyakan ngebon makan, ibu warung juga nggak bakal kasih utang lagi," kelakar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menanggapi masalah utang piutang itu.

Memang, masalah utang itu sudah diatasi. Dua pemilik PLTU Cilacap, PT Sumberenergi Sakti Prima dan PT Pembangkitan Jawa-Bali, akhirnya harus menyuntikkan modal baru untuk pelunasan utang itu.

Demi mengamankan kenyamanan dan hak publik, PLN akhirnya melepas komponen C (bahan bakar) dari bagian yang harus dibayarkan secara paket kepada Segara, dan langsung membayar ke Adaro untuk pengadaan batu bara ke depannya.

Wadirut PLN Rudiantara selalu menegaskan itu bukan masalah PLN karena selalu lancar membayar komponen C. Pertanyaannya, bila PLN selalu lancar bayar, lalu kenapa Segara bisa berutang?

Sumber Bisnis mengungkapkan PLN telah menetapkan spesifikasi turbin yang terlalu tinggi. BUMN itu, katanya, memiliki versi perhitungan variabel nett plan heat rate yang berbeda dengan Chengda Engineering Corporation of China, kontraktor pembangunan PLTU.

Turbin buatan Chengda memiliki spesifikasi nett plan heat rate yang mengacu pada LHV (lower heating value). Namun, PLN yang kala itu masih dikomando oleh Eddie Widiono Suwondo meminta supaya spesifikasi dinaikkan menjadi HHV (high heating value).

LHV atau nilai kalor rendah adalah energi yang dilepaskan dari proses pembakaran, di mana setelah terbakar, temperatur gas pembakaran yang digunakan untuk pembangkitan dibuat pada kisaran 150 derajat Celsius. HHV atau nilai kalor tinggi, temperatur gas yang digunakan untuk pembangkitan berada di kisaran 250 derajat Celsius.

"Spesifikasi HHV itu menyebabkan konsumsi batu bara pembangkit menjadi lebih banyak dari seharusnya. Padahal, pembayaran komponen C yang diterima dari PLN lebih kecil dari tagihan pemasok batu bara sehingga mereka [pengelola PLTU Cilacap] rugi US$28,4 juta per tahun," ujar sumber itu.

Selama ini, berdasarkan keterangan pejabat-pejabat PLN, konsumsi batu bara PLTU Cilacap untuk setiap harinya berada pada kisaran 2.000 ton sampai 2.500 ton per unit.

Namun, Power Manager PLTU Cilacap Sutikno menyatakan konsumsi batu bara bisa mencapai 3.000 ton hingga 3.500 ton per hari.

Untuk kegiatan operasional dua turbin dibutuhkan stok setengah bulan sebesar 100.000 ton batu bara. Untuk menggerakkan turbin dengan memanaskan boiler dibutuhkan sekitar Rp1,5 miliar per hari.

Dirut Segara Sumber Primadaya Dandung Agus Sulaiman membenarkan adanya kerugian itu. "Memang benar. Oleh karena itu saat ini sedang dilakukan kajian oleh PLN mengenai kerugian tersebut," ujarnya singkat.

Di balik kisruh PLTU Cilacap

2003

Pembangunan proyek pada 29 Desember 2003 di Kec. Karang Kandri, Kab. Cilacap, Jateng dengan kapasitas 2x300 MW

PJB, anak perusahaan PLN, membentuk perusahaan patungan bernama PT Segara Sumber Prima, bersana PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP), perusahaan patungan milik PT Sumbergas Sakti Prima dan PT Menamas.

PJB setor US$50 juta, SSP US$52 juta, dan Bank of China beri pinjaman US$408 juta. Chengda Engineering Corporation of China sebagai kontraktor

2006

PLTU Cilacap diresmikan pada November. Dirut PLN kala itu adalah Eddie Widiono Suwondo.

Defisit listrik di Jabodetabek dan sistem Jawa-Bali akan defisit awal 2007.

PLTU Cilacap dibangun dengan sangat cepat (rekor 24 bulan) untuk atasi krisis listrik jangka pendek.

Sinyalemen PLTU Cilacap salah spesifikasi mencuat di kalangan parlemen.

2007

Sinyalemen PLTU Cilacap salah desain diungkap bersamaan dengan rusaknya PLTU, yang menurut PLN kekurangan air laut untuk pendingin. PLTU Cilacap belum pernah beroperasi dengan daya maksimum berturut-turut selama hari kerja.

Kerusakan PLTU Cilacap bersamaan dengan PLTU Paiton Unit 7 yang dikelola Paiton Energy Company.

2008

PLTU Cilacap berhenti beroperasi akibat pasokan batu bara macet karena cuaca buruk di perairan Kalimantan, Selat Bali, hingga Lautan Hindia.

Setop operasi PLTU Cilacap bersamaan dengan PLTU Tanjung Jati B dengan 'alasan' yang sama dan Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim dipecat.

PLTU Cilacap kembali setop operasi karena PT Adaro Indonesia hentikan pasokan. Terhentinya operasi PLTU Cilacap memperparah kondisi kelistrikan Jawa-Bali yang lagi defisit.

Diketahui PT Segara Sumber Primadaya gagal membayar utang ke PT Adaro Indonesia selaku pemasok batu bara, yang mencapai Rp60 miliar hingga Rp70 miliar.Alasan gagal bayar disebut-sebut akibat kerugian SSP sejak mengoperasikan PLTU yang mencapai US$28,4 juta per tahun.

Sumber: Diolah

Tekanan PLN

Sutikno yang dikonfirmasi Bisnis mengenai hal yang sama juga mengakui spesifikasi turbin yang digunakan oleh pembangkit itu berbeda dengan spesifikasi yang seharusnya digunakan.

Dia juga membenarkan perbedaan spesifikasi itu merupakan kebijakan atau tekanan dari PLN saat itu.

"LHV dikalikan dengan heat rate sama dengan 2.500 kcal per jam, sedangkan HHV mencapai 2.700 kcal per jam. Selisih ini yang harus ditanggung oleh PLTU Cilacap," ujarnya.

Rudiantara justru mempertanyakan inkonsistensi Segara yang memaksakan dilakukannya penandatanganan PPA, bila sudah mengetahui akan merugikan salah satu pihak. PLN juga tidak hendak berinisiatif melakukan perbaikan PPA sebelum mengetahui penyebab kerugian itu.

PPA merupakan satu produk perjanjian sebelum COD (commercial operation date). Penandatanganan PPA dilakukan sebelum pembangunan proyek dilakukan dan dioperasikan.

"Kalau ada kerugian seperti yang dikeluhkan, kami tidak dapat memperbaikinya sebelum tahu apa penyebabnya," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR F-PKS Wahyudin Munawir menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap PLTU Cilacap. Menurut dia, kekisruhan yang terjadi saat ini merupakan klimaks dari persoalan yang terjadi sejak 2006.

"Kami sudah mengetahui ada kesalahan spesifikasi ketika hearing dengan PLN, Segara, dan PJB 2006 lalu. PLTU Cilacap bukan ansich masalah pasokan batu bara. Itu masalah spesifikasi yang dipaksakan karena pengerjaannya juga buru-buru," jelasnya.

Purnomo memang menawarkan untuk menfasilitasi penyelesaian masalah di antara para pihak sehingga persoalan serupa tidak terjadi di masa mendatang, di tengah krisis listrik yang terus mengancam. Namun, ada baiknya audit tuntas menjadi alternatif penuntasan yang lain. Kita tunggu saja kelanjutan dari kisruh itu. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/diena.lestari@bisnis.co.id/algooth.putranto@bisnis.co.id)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com