Bisnis Indonesia Online » Artikel

Artikel - Detail

Sabtu, 05/07/2008 09:46 WIB

PON XVII Kaltim dibuka hari ini Biaya wah tetapi atlet merasa cemas

oleh : Yuristiarso Hidayat, Marlina A. Jobs dan Sonny Majid

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

Sedikitnya 15.000 anggota kontingen, termasuk 8.000 atlet, berkumpul di Stadion Utama Palaran Samarinda, Kalimantan Timur, hari ini menyaksikan pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-XVII oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejak 1977 sampai 1996 Jakarta langganan tuan rumah PON, tetapi itu berubah setelah masa Reformasi. Jawa Timur dan Sumatra Selatan masing-masing menjadi penyelenggara PON XV (2000) dan XVI (2004).

Pro-kontra merebak sebelum perhelatan berlangsung pada PON kali ini. Banyak pihak mengeluhkan ketidaksiapan sarana dan prasarana. Kementerian Pemuda dan Olahraga kelihatannya ikut panik, sampai mengerahkan hampir separuh stafnya di Jakarta untuk pergi ke Samarinda, membantu.

Dana tampaknya bukan masalah. Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran yang fantastis, Rp4,5 triliun, untuk membangun infrastruktur seperti asrama atlet, stadion, pengadaan alat, teknologi informasi, transportasi, kepanitiaan, dan lainnya.

Sepertiga dari total dana tersebut habis untuk membangun Stadion Utama Palaran, kata Syaiful Teteng, Sekretaris Provinsi Kaltim dan Ketua Panitia Pengurus Besar PON.

Daerah-daerah pelaksana pertandingan pun kecipratan rejeki. Total jumlah dana yang mengalir ke daerah-daerah itu sepanjang 2006-2008 mencapai Rp719 miliar.

Dari anggaran tahun ini yang besarnya Rp249,5 miliar, Balikpapan memperoleh Rp93,05 miliar, Samarinda dan Bontang masing-masing Rp40 miliar, Tarakan Rp10 miliar, serta Kabupatan Kutai Kartanegara dan Berau masing-masing menerima Rp20 miliar.

Dana tersebut berasal dari APBN, APBD provinsi, dan dana pendamping dari tiap tiap daerah. Syaiful Teteng mengatakan bantuan dari pemerintah pusat "sangat kecil." Berapa persis jumlahnya, masih simpang siur. Ada yang mengatakan Rp88 miliar, cuma Rp43 miliar, ada juga yang bilang Rp350 miliar.

Sumber Bisnis di Pemprov Kaltim mengaku panitia hanya memperoleh Rp35 miliar, dan selebihnya dana dari pusat itu dimanfaatkan untuk rombongan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Dengan anggaran yang sedemikian besar, tak heran bila perhelatan PON kali ini diklaim sebagai PON termegah dan termahal. Persoalannya adalah apakah benar para atlet dan penonton akan menikmati fasilitas yang wah selama pesta olahraga itu berlangsung?

Jalan ambles

Sampai kemarin akses jalan masuk ke stadion utama masih terus diperbagus. Beberapa ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah penyelenggara pertandingan ambles karena longsor.

Jembatan Mahakam Hulu juga belum rampung sehingga yang akan digunakan untuk menyeberangi Sungai Mahakam hanya jembatan Mahakam. Hal ini mendorong Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh (sebelum nonaktif) melarang warga biasa melalui jembatan Mahakam sampai PON selesai.

Mengenai akomodasi delegasi, karena jumlah hotel yang terbatas, rumah warga ikut digunakan sebagai tempat menginap kontingen. Ini terjadi karena pengelola hotel berbintang hanya mengizinkan pemakaian kamar 50-60% dari kapasitas.

"Panitia hanya menanggung pembiayaan H-2 hingga H+2," kata Syaiful Teteng.

Klaim kemegahan dan kemewahan PON kali ini sepertinya tak membuat orang percaya begitu saja.

Pelaksanaan PON XVI di Palembang telah meninggalkan trauma mendalam. Karena itulah Jawa Timur misalnya, membawa sendiri beberapa unit bus besar untuk 800 atlet dan official-nya. Kontingen Sulawesi Selatan membentuk dua posko terpadu, yakni di Samarinda dan Balikpapan.

Mungkin kekhawatiran tersebut ada benarnya. Contohnya, lapangan squash di Balikpapan dinilai terlalu licin dan kondisi dinding tak rapat sehingga pantulan bola jadi tak terarah. Keluhan lainnya adalah belum tersedianya alat tanding anggar serta keraguan soal kecukupan pasokan listrik.

Dalam semangat otonomi daerah yang menggebu-gebu, menjadi tuan rumah kejuaraan bertaraf nasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri.

Akan tetapi persoalannya tak berhenti di situ. Bukan hanya prestasi atlet yang nanti akan dicatat dengan tinta emas tetapi juga seberapa jauh momentum tersebut mampu membawa manfaat ekonomi yang optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar proyek bagi-bagi rejeki untuk aparat pemda. (redaksi@bisnis.co.id)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com