Bisnis Indonesia Online » Artikel

Artikel - Detail

Rabu, 19/11/2008 13:33 WIB

Kakao Indonesia di persimpangan jalan

oleh : Kwan Men Yon

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

"Jangan khawatir soal pasar. Saingan kami saja mencapai 50 perusahaan. Kalau sekarang ada 100.000 ton, pasti kami beli."

Kalimat itu meluncur dari mulut Rudyanto Hady di sela-sela satu jamuan makan siang di Makassar, pekan lalu. Direktur PT Cargill Indonesia Divisi Kakao itu ingin menggambarkan besarnya peluang kakao negeri ini di pasar dunia.

"Semua importir sekarang kesulitan memenuhi kebutuhan karena pasokan dari seluruh dunia turun. Saya tidak tahu bagaimana orang lain menanggapi, tetapi bagi saya itu peluang besar bagi petani kita," imbuhnya.

Cargill, seperti halnya mayoritas perusahaan importir lainnya, butuh kakao Indonesia untuk menopang bisnis pengolahan makanan dan bahan makanan di seluruh dunia.

Meminjam penuturan Rudyanto, "kakao Sulawesi adalah bahan baku tak tergantikan, seperti juga kakao dari wilayah lain." Selama masih ada industri makanan dan bahan makanan di muka bumi, kakao Indonesia seharusnya bisa tetap eksis.

Dia menceritakan setiap tahun Cargill membeli 30.000-35.000 ton kakao Sulawesi. Bukan saja jumlah itu masih kurang memadai, melainkan pasokan petani malah terus turun dalam 3 tahun terakhir.

Cargill memperkirakan tahun ini hanya dapat memeroleh maksimal 27.000 ton kakao atau turun 10% dari tahun lalu. Dia meyakinkan Cargill membutuhkan kakao dalam jumlah jauh lebih besar.

Persoalan menahun

Masalahnya, tahun ini produksi kakao di berbagai daerah sentra di Sulsel, Sulbar, dan Sultra diprediksi bakal turun lagi antara 10% dan 20%. Di Sulsel, misalnya, penurunan produksi langsung berdampak pada volume ekspor yang merosot sekitar 8% selama Januari-September 2008.

Berita mengenai kakao belakangan ini sesungguhnya dapat dirangkum dalam beberapa fakta singkat: ekspor anjlok, produksi turun, serangan hama, tanaman tua, konversi lahan.

Bahkan kalau mau ditelusuri lebih jauh, berita-berita tersebut terus berulang entah sejak berapa belas tahun silam karena persoalan kakao telah menjelma menjadi masalah menahun yang tak kunjung terpecahkan (atau dipecahkan?).

Padahal, pemangku kepentingan kakao bukan sedang mencari jarum di antara tumpukan jerami. Semua masalah kakao sudah jelas. Solusinya pun sudah ada sebagaimana biasa dipaparkan dalam banyak kesempatan.

Yang kurang hanya pelaksanaan solusi tersebut. Pemangku kepentingan sering terlalu cepat 'kehabisan bensin' pada saat menggenjot implementasi penyelesaian masalah kakao.

Contohnya sudah banyak. Mungkin Anda pernah mengetahui pejabat terkait menyebut program a.l. penambahan tenaga pendamping, penyebaran bibit kakao gratis, sistem sambung samping, dan lainnya.

Hasilnya? Masalah yang sama tetap saja terdengar. Produksi kakao terjerembab.

Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Sulsel Yusa Ali dalam berbagai kesempatan mengakui tidak fair jika menyerahkan sepenuhnya beban persoalan kakao ke pundak pemerintah. Namun, "peran pemerintah tetap paling krusial."

Apa pasal? Dengan mayoritas kebun kakao dikelola langsung petani rakyat, hanya pemerintah yang memiliki pengaruh cukup besar untuk menggerakkan produksi secara masif. Kalau 'amanah' itu tidak dijalankan, jadilah kakao seterusnya merana.

Askindo, menurut Yusa, sudah 2 tahun ini memupuk program Cocoa Village Model (CVM) di Desa Kalonding, Mamuju. Manfaatnya sudah tampak, tetapi untuk membawanya ke tingkat nasional diperlukan mesin pemerintah.

Persimpangan

Kini kakao Indonesia yang sekitar 70% dipasok dari Sulawesi ibarat berada di persimpangan jalan.

Di satu sisi, apabila tidak dicegah, penurunan produksi yang secara konstan terjadi dalam 3 tahun terakhir akan makin sulit dihentikan seiring dengan makin banyak tanaman yang memasuki usia pascaproduktif di atas 20 tahun.

Satu pohon tua rata-rata hanya sanggup berbuah 1 kg per panen dibandingkan dengan 2 kg-2,5 kg pada usia produktif. Konon, potensi kerugian akibat kakao yang tidak bisa diperbaiki dapat mencapai Rp3,5 triliun.

Di sisi lain, permintaan atas kakao Indonesia semakin besar menyusul berkurangnya pasokan global. Semua paham ini adalah peluang yang terlalu manis untuk dilewatkan.

Bayangkan. Dengan harga per ton dewasa ini sekitar US$2.000, peningkatan produksi sebesar 100.000 ton dapat menambah pundi-pundi sampai Rp2 triliun.

Pemerintah bukannya tidak menyadari potensi itu. Mulai tahun depan, pemerintah akan mengucurkan Rp1 triliun untuk rehabilitasi tanaman di Sulawesi. Sekitar 70.000 hektare yang terkena penyakit menjadi target pemulihan.

Beberapa gubernur se-Sulawesi juga berkumpul di Makassar pada awal September membicarakan tindak lanjut Gerakan Nasional Pro Kakao yang dicanangkan Wapres Jusuf Kalla.

Di depan hadirin, masing-masing gubernur mengikrarkan sasaran kenaikan produksi.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ingin produksi kakao 2013 menembus 300.000 ton. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengincar 315.000 ton pada 2011.

Syahrul mengatakan kalau targetnya tercapai, daerah itu bakal menikmati sekurangnya Rp5,7 triliun setahun dari kakao.

Jadi, semua terkembali kepada pemangku kepentingan kakao, jalan mana yang dipilih: mati-matian memacu produksi sampai Indonesia menjadi nomor satu dunia, atau puas dengan cetusan program setengah hati yang selalu layu sebelum mekar. (men.yon@bisnis.co.id)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com