Baru saja tahun berganti. Hari ini kita melalui Tahun Baru 2009 dengan setumpuk tantangan dan potensi kesulitan. Biangnya, apa lagi kalau bukan krisis ekonomi di Amerika Serikat, yang merongrong ekspektasi konsumen dan perusahaan menjelang tutup tahun 2008.

Banyak negara, tak terkecuali Indonesia, menelan dampak tidak nyaman akibat krisis di negeri biang keladi kapitalisme global itu. Di banyak negara, kini problem pengangguran seakan meledak sejalan dengan seberapa "cepat dan dalam" terpapar dampak krisis finansial global itu.

Mulai dari Amerika sendiri, Eropa hingga Asia, ekspektasi terhadap lonjakan pengangguran amat mengganggu permintaan konsumsi. Konsumen berjaga-jaga dengan menyimpan uang tunai guna menghadapi situasi yang lebih buruk.

Isu pengangguran ini menjadi menonjol, karena berkaitan dengan ekspektasi atas belanja konsumen, yang berkaitan dengan permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Ini seperti mata rantai yang saling bertautan, dan dapat menimbulkan efek spiral jika siklusnya tidak coba dihentikan.

Dengan kata lain, dampaknya tidak hanya memukul isi kantong individual, tetapi kepada isi kocek perusahaan, kinerja pasar dan perekonomian negara, dan selanjutanya menyebar memukul peluang bisnis global. Inilah yang kita alami sekarang.

Di Indonesia, ekspektasi terhadap angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan karyawan yang dirumahkan juga semakin mencuat sejak akhir tahun lalu.

Memang, sejauh ini sulit menemukan angka pasti yang mampu menggambarkan perincian jumlah karyawan yang dipecat atau dirumahkan sebagai dampak langkah antisipasi perusahaan menghadapi krisis.

Data yang keluar masih lebih banyak berupa estimasi, termasuk hitungan kasar dari berbagai asosiasi dan pengusaha bahwa tahun ini diperkirakan terjadi PHK lebih dari 1 juta orang.

Namun, data resmi dari kementerian ketenagakerjaan menyebutkan, hingga Desember tahun lalu, jumlah PHK baru mencapai 17.000 karyawan. Hingga awal Desember, masih menurut data Depnakertrans itu, jumlah pekerja yang dirumahkan sudah mencapai 6.597 orang.

Kebanyakan karyawan yang dirumahkan ataupun terkena PHK adalah mereka yang bekerja pada perusahaan padat karya, komoditas dan perusahaan berorientasi ekspor, seperti tekstil, garmen, hasil hutan dan perkebunan, yang terkena dampak paling instan dari penurunan permintaan global.

Perusahaan semacam itu merasa tidak sanggup menahan beban biaya karyawan akibat kenaikan biaya produksi setelah terpapar krisis keuangan global. Dampak langsung dari antisipasi perusahaan itu adalah peningkatan angka pengangguran absolut, yang diproyeksikan kembali melampaui 10% tahun ini.

Pertengahan tahun lalu, sebelum gempa finansial AS menimbulkan tsunami global, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih begitu yakin angka pengangguran bisa dijaga di level 7% hingga 8% pada 2009, dengan asumsi laju investasi terus tumbuh minimal 12% per tahun.

Namun, setelah terpaan krisis global sekarang ini, agaknya sulit berharap laju investasi mampu melampaui 12% per tahun, jika pemerintah tidak melakukan upaya ekstra menggenjot infrastruktur termasuk perangkat regulasinya.

Meski pertumbuhan investasi tidak sebesar tahun lalu yang diperkirakan berkisar 12%-13%, laju investasi tahun ini masih diperkirakan berkisar 6%-7%, merujuk harapan optimistis yang dilansir dalam asumsi APBN 2009.

Pergerakan BI Rate (%)
06/2	8,00
06/5	8,25
05/6	8,50
03/7	8,75
5/8	9,00
04/9	9,25
07/10	9,50
6/11	9,50
04/12/08	9,25
Asumsi makroekonomi Indonesia 2009
Pertumbuhan ekonomi	6,0%
Inflasi	6,2%
SBI 3 bulan	7,5%

Sumber: Bank Indonesia, Depkeu

Problem likuiditas

Dengan gambaran itu, tampaknya jumlah pengangguran akibat tambahan PHK diperkirakan masih terus meningkat, apalagi ekspektasi perusahaan bahwa situasi bisnis tahun ini bisa lebih buruk dibandingkan tahun lalu.

Ekspektasi bisnis yang memburuk telah terbukti berdampak terhadap rencana investasi. Apalagi, di tengah problem likuiditas yang melingkupi dunia usaha, banyak perusahaan mengkaji ulang rencana investasi yang sedianya direalisasikan akhir tahun lalu atau awal tahun ini.

Terlebih di sisi pembiayaan, tingkat bunga kredit untuk modal kerja juga terus menanjak naik, meskipun suku bunga acuan dari bank sentral sudah mulai menurun. Akibatnya, sulit diharapkan akan terjadi lonjakan investasi yang signifikan, kecuali penurunan suku bunga dan guyuran likuiditas melalui paket stimulus fiskal dapat berjalan progresif.

Bank Indonesia pada Desember lalu sudah menurunkan suku bunga BI Rate menjadi 9,25%, turun tipis dibandingkan dengan posisi tertinggi selama setahun terakhir di level 9,50%. BI Rate sempat berada di kisaran 8,0% selama lima bulan berturut-turut, yaitu periode Desember 2007 hingga April 2008, tetapi pelan-pelan bergerak naik sejak Mei 2008 sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan inflasi.

Kenaikan BI Rate itu terus berlanjut hingga puncaknya pada Oktober dan November menjadi 9,5% sebagai respons bank sentral terhadap krisis keuangan di Amerika Serikat.

Respons kebijakan moneter tersebut saat itu dinilai ganjil, lantaran banyak negara justru melonggarkan kebijakan moneternya antara lain dengan mengguyurkan likuiditas dan menurunkan suku bunga acuan.

Setelah tekanan inflasi dinilai mulai mereda, bank sentral baru berani menurunkan BI Rate pada Desember, yang diharapkan akan menjadi siklus penurunan BI Rate dan berlanjut pada tahun ini.

Jika langkah ini dilakukan, diharapkan akan tersedia ruang lebih longgar bagi penurunan suku bunga kredit karena biaya dana perbankan bisa ditekan. Kalau hal itu terjadi, akan lebih tersedia ruang untuk memperbesar pembiayaan bisnis, sehingga akan membantu menopang ekspektasi perusahaan untuk menggeliat lagi.

Beruntungnya, sektor perbankan Indonesia tidak masuk daftar perusahaan yang terpapar krisis finansial serius seperti pernah dialami pada episode 1997/1998 silam.

Dengan posisi neraca perbankan yang saat ini relatif solid dan kredit bermasalah yang terjaga dengan baik akibat reformasi struktural dan konsolidasi perbankan yang relatif berhasil selama satu dekade terakhir, ekspansi kredit diharapkan masih akan terjaga meski tidak sekencang tahun lalu.

Ekspansi kredit tahun ini diperkirakan masih menembus angka 25%-meski melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang melampaui 30%-dan ini berarti masih tersedia ruang ekspansi usaha alias investasi.

Masih ada harapan lagi dari sisi fiskal, untuk menggenjot paket stimulus melalui APBN guna membantu guyuran likuiditas. Pemerintah, seperti dinyatakan Kepala Bappenas Pazkah Suzetta, telah menjanjikan untuk memperbaiki realisasi anggaran melalui percepatan tender, sekalipun daftar isian proyek belum selesai.

Ini bakal menjadi stimulus fiskal yang efektif jika berhasil dilaksanakan, apalagi dengan alokasi belanja infrastruktur yang mencapai lebih dari Rp70 triliun tahun ini. Pasalnya, sudah bertahun-tahun realisasi anggaran memble dan baru bisa digenjot pada kuartal terakhir tahun anggaran berjalan. Apalagi, jika program infrastruktur bisa sepenuhnya jalan.

Harapan & daya tarik

Harapan lainnya adalah stimulus ekonomi yang jelas-jelas bakal langsung dirasakan dari dampak Tahun Pemilu 2009. Belanja Pemilu, dengan anggaran lebih dari Rp40 triliun dan anggaran yang langsung dialokasikan oleh partai politik, terutama yang besar-besar, sudah dapat dibayangkan efeknya ke sektor riil yang langsung berhadapan dengan aneka proyek procurement.

Ini efeknya dahsyat, karena tidak hanya melibatkan sektor formal, tetapi juga informal. Aktivitas bisnis politik ini tidak hanya melibatkan ekonomi atas permukaan, tetapi juga ekonomi bawah permukaan.

Itu pula yang barangkali bisa menjelaskan, jalanan di Jakarta yang selalu macet, meskipun sulit melakukan kuantifikasi dalam data statistik.

Lebih dari itu, ada peluang yang bisa digarap atau muncul begitu saja pascakrisis ini. Sekadar contoh, majalah Business Week baru-baru ini melaporkan krisis investasi di India kini di depan mata, setelah gerombolan teror mengamuk di Mumbai beberapa waktu lalu.

Investor dikabarkan mulai mempertimbangkan risiko bisnis di negeri yang belakangan selalu masuk radar analis sebagai "segera menyusul China" itu. Mereka akan melirik ke Indonesia, sebagai salah satu tujuan investasi.

Thailand, yang disebut-sebut sebagai negeri dengan peluang investasi yang menjanjikan, juga tengah mengalami krisis politik. Begitu juga Malaysia. Vietnam juga relatif tidak lebih baik daripada Negeri Gajah Putih itu. Itu berarti, Indonesia masih memiliki banyak peluang.

Sebagai ilustrasi, Dirut Garuda Indonesia Erwinsyah Satar dalam satu kesempatan mengatakan, para turis Jepang dan Korea Selatan yang jauh hari booking tiket Garuda Indonesia ke Bali tidak ada yang membatalkan pesanan akibat krisis belakangan ini. Mereka juga tidak pindah ke Thailand, yang lebih dekat, atau ke Malaysia, yang gencar melakukan promosi wisata. "Indonesia menjadi pilihan," katanya.

Tampaknya ilustrasi itu nyambung dengan keyakinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Struktur ekonomi domestik Indonesia, katanya, ternyata masih banyak probabilitas agar "bisa bertahan." Yang penting tidak terjadi pelarian modal (capital flight) seperti episode 1997/1998.

Beruntungnya, investor saat ini tak lagi menyamaratakan satu emerging markets dengan emerging markets lainnya, seperti saat krisis Asia 1997/ 1998. Kala itu, Indonesia terpapar virus Phatpong dari Thailand, tetapi justru mengidap krisis terburuk.

Saya bertanya, apakah kemudian berarti Indonesia masih menjadi pilihan? Menkeu menjawab: Kalau perusahaan-perusahaan Amerika sudah direkap oleh pemerintahnya, toh mereka tetap harus making profit.

Untuk mencetak keuntungan itu, tidak ada pilihan kecuali tetap memilih emerging markets seperti Indonesia, "karena perekonomian AS sendiri sedang nyungsep."

Jika persepsi itu dapat dijaga, Indonesia punya harapan untuk tetap menjadi tujuan bisnis yang menarik, sebagai sumber pendapatan para investor. "Saat krisis \'98 saja banyak perusahaan making profit di sini, apalagi dalam situasi sekarang ini, pertumbuhan ekonomi kita masih 6%," ujar Sri Mulyani, yakin.

Dan jangan salah ingat, pada 1998 perekonomian Indonesia nyungsep hingga minus 14%.

Artinya, masih banyak peluang di depan mata. Kuncinya, pemerintah seyogianya tetap mengerjakan PR-nya, dengan otoritas yang dimiliki, agar mampu menangani banyak hal yang belum beres, meskipun kelihatannya klasik.

Sebut saja, infrastruktur yang sangat kurang, listrik yang byar-pet di mana-mana, penegakan hukum yang belum sepenuhnya tegak, perizinan investasi yang perbaikannya masih sporadis. Tak kalah penting, membersihkan birokrasi yang belum sepenuhnya steril dari oknum yang doyan \'pungli\', termasuk di institusi Departemen Keuangan yang sudah direformasi. Dan inilah resolusi ekonomi yang sebenarnya. Selamat Tahun Baru 2009! (arief.budisusilo@bisnis.co.id)