Bisnis Indonesia Online

Kamis, 14/02/2008 09:45 WIB

'Pengenaan pajak reksa dana kontra produktif'

oleh : M. Munir Haikal

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (Bisnis): Rencana pengenaan pajak terhadap reksa dana dinilai kontra produktif terhadap pertumbuhan industri ini.

Pemerintah mengusulkan pengenaan pajak final atas reksa dana sebesar 0,05% dalam draf perpajakan yang dibahas dalam rapat Panja RUU PPh (pajak penghasilan) Komisi XI DPR.

Direktur Danareksa Muhammad Hanif meminta dalam jangka waktu tertentu reksa dana tidak dipajaki dulu.

“Industri ini perlu tumbuh dan jangan lupa instrumen investasi reksa dana menyediakan dana yang besar untuk pengembangan proyek,” ujarnya hari ini.

Apabila kebijakan ini diterapkan, setiap pencairan reksa dana oleh investor (redemption) yang selama ini tidak termasuk objek pajak penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 0,05%.

Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PPh sempat diusulkan agar bunga obligasi yang diterima reksa dana dikenai objek PPh (DIM 212), sementara dividen yang diterima atau diperoleh reksa dana agar dikenakan PPh final (DIM 183).

Usulan tersebut merupakan perubahan dari apa yang berlaku saat ini, di mana penghasilan reksa dana dari dividen dan bunga obligasi tidak termasuk objek pajak penghasilan.

Selama ini penghasilan dari deposito dan capital gain merupakan objek pajak penghasilan. Bunga deposito dikenakan PPh final 15%, sementara capital gain dikenakan 0,1%.(er)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com