Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Agribisnis

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Rabu, 09/07/2008

Biaya antisipasi perubahan iklim dari utang dikecam

JAKARTA: Upaya pemerintah untuk membuat utang luar negeri baru guna membiayai antisipasi perubahan iklim tidak memiliki alasan teknis yang memadai.

Greenomics Indonesia menilai Pemerintah Indonesia tidak perlu berutang untuk mendanai program antisipasi perubahan iklim karena sudah ada beberapa mekanisme bantuan keuangan dan teknis dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang, termasuk ke Indonesia, terkait dengan program mitigasi perubahan iklim.

"Mekanisme keuangan untuk membantu program perubahan iklim dapat diperoleh secara gratis oleh Indonesia," kata� Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Rabu merespons upaya pemerintah membuat utang luar negeri baru yang disebutkan untuk membiayai program-program mitigasi perubahan iklim.

Mekanisme itu a.l. debt-for-nature swaps (pengalihan sebagian kewajiban membayar utang luar negeri RI menjadi dana pelestarian alam Indonesia), REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/suatu mekanisme kompensasi untuk pengurangan deforestasi dan degradasi).

Bahkan, katanya, negara maju juga berkewajiban membantu negara berkembang secara finansial untuk isu perubahan iklim tanpa harus melalui proses utang luar negeri,� baik dalam bentuk hibah maupun kerja sama program.

Menurut dia, jumlah utang luar negeri baru yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk program mitigasi perubahan iklim itu diperkirakan mencapai lebih dari setengah miliar dolar AS.

Jepang telah menyanggupi memberi pinjaman senilai US$300-400 juta dan Prancis masih dalam tahap negosiasi untuk pinjaman US$150 juta. Bahkan, Jerman juga bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan proposal yang diajukan Pemerintah Indonesia. (Bisnis Indonesia, 30 Juni)

"Kami mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel, utang luar negeri itu akan diarahkan untuk menutupi defisit APBN. Tentu ini tidak etis, menggunakan isu perubahan iklim untuk membuat utang luar negeri baru, karena untuk menangani perubahan iklim tidak perlu sumber dana dari utang luar negeri," katanya.

Elfian menjelaskan pada tahun anggaran 2007 pemerintah membuat utang luar negeri baru Rp 34 triliun. Anehnya, pada tahun yang sama, pemerintah juga harus membayar cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar Rp 57,9 triliun.

Oleh Martin Sihombing
Bisnis Indonesia