Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Agribisnis

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Jumat, 05/09/2008

Pemerintah siapkan kredit pangan untuk perikanan Rp1,2 triliun

JAKARTA: Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan dana Rp1,2 triliun untuk kredit ketahanan pangan dan energi 2008 untuk sektor perikanan tangkap melalui pemberdayaan kelompok usaha bersama skala kecil di bawah 30 gross ton.

Direktur Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap pada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) DKP Anang S. M. Nugroho mengatakan dana tersebut siap dicairkan.

"Yang sudah siap sekitar Rp1,2 triliun di BRI. Kami sedang menyiapkan penyalurannya dengan memberdayakan KUB perikanan tangkap skala kecil yang ada. Kami optimistis kredit itu dapat terserap semua dalam tahun ini," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui adanya keterlambatan penyaluran kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) untuk perikanan tangkap yang dialokasikan untuk 2008. Hal itu disebabkan penyusunan petunjuk pelaksanaan program untuk mengopti- malkan penyaluran kredit cukup lama.

Dalam program itu, katanya, DKP berfungsi sebagai fasilitator dan intermediasi dengan perbankan dan penjamin kredit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang Kelautan dan Perikanan, anggaran itu akan digunakan untuk membiayai sektor perikanan tangkap dan budi daya.

Berapa besaran kredit yang akan dicairkan, misalnya untuk perikanan tangkap, plafon kredit akan diperhitungkan berdasarkan alat tangkap yaitu pancing, jala dan pukat.

Anang menyebutkan sesuai ketentuan tersebut peserta KKPE dalam bentuk kelompok usaha bersama dimungkinkan memperoleh kredit hingga sebesar Rp500 juta untuk modal kerja dan investasi dengan bunga pinjaman 7%.

Sedikitnya 3.177 kelompok usaha bersama (KUB) di sektor perikanan tangkap dan budi daya skala kecil yang tengah diidentifikasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit modal kerja dan investasi sehingga penyaluran anggaran itu tuntas akhir tahun ini.

Untuk tahap pertama, dia menambahkan, DKP tengah menyusun model penyaluran dengan sasaran KUB di Jatim yang siap diluncurkan November 2008.

Dari 3.177 unit di seluruh Indonesia, sebanyak 557 unit ada di Jatim. "Setelah itu Bali dan beberapa daerah yang banyak KUB. "November ini kami akan meluncurkan," tuturnya.

Dia menambahkan untuk mempermudah fasilitasi penyaluran kredit oleh perbankan ke sejumlah KUB itu pemerintah tengah mengidentifikasi areal tanah milik nelayan untuk disertifikasi.

Hal itu dilakukan untuk memungkinkan nelayan memiliki agunan yang diminta bank untuk memperoleh pinjaman lunak tersebut.

Oleh Aprika R. Hernanda
Bisnis Indonesia