Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Agribisnis


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Jumat, 03/10/2008

Benahi irigasi, luas lahan, dan modal

Ternyata untuk memaksimalkan produksi tanaman pangan Indonesia relatif bukan persoalan rumit. Lantaran, penyelesaiannya, cukup menuntaskan tiga hal. Luas lahan, irigasi, dan permodalan.

Dalam satu seminar, belum lama ini, hal itu terungkap dengan jelas. Untuk lahan, misalnya, pemerintah (hanya) perlu menyediakan areal minimal 2 hektare kepada setiap petani gurem, yang selama ini menjadi bagian dari permasalahan pembangunan ketahanan pangan.

Caranya, pemerintah cukup mengeluarkan kebijakan tentang ketersediaan areal pertanian bagi para petani, khususnya petani gurem.

"Ketersediaan lahan yang sempit menjadi salah satu masalah pembangunan ketahanan pangan di Indonesia," ujar staf ahli menteri pertanian bidang Sistem Informasi dan Pengawasan, Kaman Nainggolan.

Keterbatasan pengelolaan areal pertanian oleh petani gurem kurang mendukung peningkatan produksi pangan. Dan, sebagian besar petani gurem kita, hanya mengelola areal pertanian sekian ratus meter persegi, "Akibatnya, tidak bisa mengejar peningkatan kebutuhan pangan masyarakat," ujar Kaman.

Juga irigasi. Kini, jaringan irigasi yang dibangun sejak zaman Belanda, sebagian besar sudah tidak berfungsi lagi. Lantaran, anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi belum dicukupi. Akibatnya, kebutuhan air para petani tidak memadai.

Begitu pun dalam hal akses petani memperoleh permodalan dari perbankan, pemerintah dan swasta. Menurut Kaman, modal salah satu permasalahan pembangunan pangan. Bukan soal akses. Namun, besaran suku bunga. "Saat ini, suku bunga kredit ketahanan pangan yang diberikan pemerintah, masih tinggi."

Ini perlu segera dibenahi. Paling, agar persoalan pertanian, tidak seperti bola salju. Pasalnya, saat ini, masalah sudah begitu beragam. Misalnya, masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan. Rendahnya efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan antardaerah dan antarpulau akibat infrastruktur tidak menunjang.

Sumber karbohidrat

Masalah lainnya, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pangan beragam dan bergizi. Lantaran, konsumsi karbohidrat masih didominasi beras, yaitu sekitar 139,15 kg/kap/tahun (2007) dan kurang berkembangnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Apalagi kini, kata Kaman mengkhawatirkan, merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan (formalin, boraks, dan zat pewarna) dan munculnya kasus/wabah penyakit pada ternak dan unggas (flu burung dan antraks).

Salah satu penyebab permasalahan itu, adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pembangunan pertanian adalah hal penting, krusial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk sangat rawan pangan pada 2005 sekitar 5,10 juta jiwa (2,32%), penduduk yang sangat rawan pangan 2006 tercatat 10,04 juta jiwa (4,53%), dan penduduk yang sangat rawan pangan 2007 sekitar 5,71 juta jiwa (2,55%).

Menghadapi permasalahan ketahanan pangan itu, katanya, pemerintah telah melaksanakan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Ini merupakan program terobosan Departemen Pertanian dalam menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan. Sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah pusat dan daerah serta antarsubsektor.

Program usaha itu, kata Kaman, tidak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan kantor Menko Kesra. Lokasi PUAP difokuskan di 10.000 desa miskin/tertinggal/yang memiliki potensi pertanian dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola kegiatan PUAP.

Deptan juga telah menjalankan Program Aksi Desa Mandiri Pangan agar masyarakat petani dapat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif.

"Upaya itu dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari tempat alternatif peluang dan pemecahan masalah pangan."

Pemberdayaan masyarakat, katanya, dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut mulai tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.

Namun, pembangunan irigasi, luas lahan, dan permodalan tidak boleh dilupakan. Inilah kunci sukses pembangunan. (erwin.tambunan@ bisnis.co.id)

Oleh  Erwin Tambunan
Wartawan Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain

  • BUDI DAYA
    2,7 Juta ha DAS direhabilitasi
  • BUDI DAYA
    PTPN III boyong gelar Karet Award
  • BUDI DAYA
    Perikanan kekurangan penyuluh
  • Industri sawit dalam alam krisis