Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Agribisnis

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Kamis, 09/10/2008

Rencana ubah kebijakan impor daging ditentang

JAKARTA: Kalangan di sektor peternakan dan produsen daging sapi menolak keras rencana pemerintah yang berkeinginan mengubah kebijakan importasi daging dari negara terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) dari country based ke zonasi menyusul tim independen telah menyelesaikan analisis risiko.

Pemerintah diminta tidak gegabah untuk mengubah kebijakan pemasukan daging sapi tersebut. Hal itu terungkap dalam pertemuan pemangku kepentingan di sektor itu di Jakarta, kemarin. Pemerintah diminta berhati-hati dalam memutuskan kebijakan terkait.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudho Husodo, praktisi Indonesian Veterinary Watch Soehadji yang juga mantan Dirjen Peternakan Deptan, anggota PDHI, importir daging, dan perhimpunan peternak sapi dan kerbau.

Jangan sok pintar

"Mentan jangan merasa lebih pintar dari menteri-menteri sebelumnya, yang justru berkeras melarang pemasukan daging dari negara yang masih terjangkit PMK. Kalau sampai diberlakukan zonasi, Mentan harus bertanggung jawab," kata Siswono, kemarin.

Indonesia yang sempat terjangkit PMK pada era 1960an, lanjutnya, mengalami kerugian besar mencapai Rp11 triliun karena sektor peternakan yang lumpuh.

Kondisi ini berpotensi terjadi jika pemerintah gegabah membuka pintu impor daging sapi dari zona-zona bebas PMK di negara yang masih terjangkit penyakit tersebut.

Hal senada kembali ditegaskan Soehadji. Menurut dia, Indonesia belum memiliki perangkat pengamanan yang mengantisipasi jangkitan PMK dari negara yang masih tertular sesuai dengan standar yang ditentukan badan kesehatan veteriner dunia, OIE.

Perubahan kebijakan itu, tegasnya, dikhawatirkan merusak nama Indonesia yang membutuhkan waktu 100 tahun untuk mendapatkan pengakuan dari OIE sebagai negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi.

Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana mengatakan mereka tidak ingin berkonflik antarnegara. Mengingat yang ditolak tegas adalah perubahan country based� itu menjadi zonasi.

"Bukan apakah ini daging Brasil atau bukan. Kita jangan terjebak di konflik itu," tambahnya.

Mentan Anton Apriyantono mengatakan tidak terlalu risau dengan berbagai pihak yang mengkritisi kebijakannya itu.
Menurut dia, dulu sewaktu membuka impor meat bone meal (MBM) dari Amerika Serikat dan Kanada, berbagai pi-hak menentang habis-habisan.

Begitu dibuka, katanya,� malah berebut ingin mendapatkan jatah. "Soal pro kontra� akan selalu ada. Itu biasa dalam setiap keputusan apa pun," ujarnya.

Mentan mengatakan kebijakan ini tidak hanya untuk Brasil. "Semua yang memenuhi syarat yang kita minta, bisa memanfaatkan kebijakan itu," tuturnya.(aprika.hernanda@bisnis.co.id)
�
Oleh Aprika R. Hernanda
Bisnis Indonesia