Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Agribisnis

Rabu, 03/12/2008

60% Pupuk bersubsidi bocor

• Cetak

JAKARTA: Sebanyak 60% dari jumlah pupuk subsidi yang akan dipasok oleh distributor merembes ke sektor nonsubsidi, bahkan dijual ke luar wilayah penyaluran, karena itu sistem penyaluran pupuk diusulkan diubah.

"Pupuk subsidi dari distributor yang sampai di petani 40% dari alokasi yang ditetapkan," tutur Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan hal itu terjadi karena distributor melepas pupuk ke sektor nonsubsidi. "Bahkan dijual ke luar daerah," tuturnya.

Karena itu, Winarno membantah kabar yang mengatakan kelangkaan pupuk akibat pemakaian petani yang berlebihan."Penyelewengan tertinggi di tingkat distributor. Laporan yang ada menunjukkan seperti itu," katanya.

Dia mengungkapkan salah satu penyelewengan pupuk bersubsidi yakni adanya permintaan pupuk yang tinggi untuk perkebunan dengan harga yang tinggi pula (Rp6.000 per kilogram) lantaran tidak disubsidi. Adapun pupuk bersubsidi Rp1.200 per kg. "Itu pun dijual Rp2.000-Rp3.000. Mereka masih mau ambil untung," katanya.

Winarno menyatakan salah satu penyebab munculnya kekisruhan distribusi pupuk bersubsidi yakni Keputusan Menteri Perdagangan No. 21/2008 yang menyebut-nyebut soal penjualan pupuk bersubsidi. Padahal, Peraturan Presiden menetapkan pupuk subsidi tidak untuk dijual.

Begitu juga, tambahnya, dalam Permentan diatur pupuk subsidi bukan barang dagangan sehingga distributor yang menyalurkan pupuk bersubsidi sudah diberi untung atau fee. Namun, mereka ingkar janji dengan menjual pupuk tersebut.

Winarno mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perdagangan No 21/2008. "Ganti kata penjualan pupuk bersubsidi dengan pendistribusian. Selama Kepmendag tidak direvisi akan repot," katanya.

Selain itu, menurut Antara, distribusi dari lini I hingga lini IV dilakukan oleh pabrik atau produsen. Namun, sekarang ini dipegang oleh distributor swasta yang lebih mencari untung besar sehingga mereka melakukan jual beli pupuk subsidi. Dengan demikian, petani atau koperasi membeli di lini IV, tanpa lewat distributor swasta kalaupun ada mereka harus sejajar dengan koperasi.

Tidak dilaporkan

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan kelangkaan pupuk yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh kebutuhan tidak sesuai dengan alokasi Deptan, karena peningkatan tananam pangan termasuk jagung dan tambak yang tidak dilaporkan daerah.

Penggunaan pupuk pada saat ini sudah mencapai 500 kg-600 kg per hektare, sangat jauh di atas keharusan yaitu 250 kg - 300 kg per hektare. Sementara itu, produksi urea hanya sekitar 71% dari kapasitas produksi karena langkanya pasokan gas terutama untuk PIM, Pupuk Kujang, dan Petrogres.

"Ini menunjukkan kebutuhan di lapangan meningkat hampir dua kali lipat, sedangkan pasokan relatif tetap," katanya.

Untuk masa transisi ini, tambah Edy, akan diterapkan sistem tertutup mulai Januari 2009, sehingga mencegah banyaknya petani yang tidak mendaftar ke kelompoknya, tersingkirnya mafia pupuk, dan petani jadi pedagang pupuk karena disparitas harga yang jauh (selisih lebih Rp5.000/kg).

Temuan di lapangan itu dari pengakuan para pengusaha perkebunan di Surabaya dalam seminar peran pupuk bagi kebun belum lama ini.

Dewan Tani Indonesia (DTI) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengembalikan sistem pemasaran pupuk kepada holding dari yang saat ini menggunakan pola rayonisasi. (Neneng Herbawati) (martin.sihombing @bisnis.co.id)

Oleh Martin Sihombing
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com