Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Agribisnis

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Rabu, 03/12/2008

Industri sawit dalam alam krisis

Pada bulan kedua tahun ini, beberapa jam sebelum salat Jumat, Deputi bidang Statistik BPS bidang distribusi dan jasa Ali Rosidi ditunggu-tunggu para wartawan. Seperti biasa, BPS akan memaparkan kondisi ekonomi bangsa ini.

"Pada tahun lalu, berdasarkan data BPS [bidang distribusi dan jasa] ekspor Indonesia terlihat cukup mengesankan," kata Ali di kantornya, Jalan Sutomo, Jakarta Pusat.

BPS mencatat ada pertumbuhan 13,09% menjadi US$113,99 miliar dan pertumbuhan nonmigas 15,51% menjadi US$91,94 miliar. Dari fakta tersebut, ekspor lemak dan minyak nabati menjadi kontributor utama.

"Ekspor lemak dan minyak nabati, menjadi kontributor utama terhadap peningkatan ekspor nonmigas," ujarnya.

Ekspor lemak dan minyak hewan nabati meningkat US$ 975,3 juta. "Jadi, selama 3 bulan berturut-turut, CPO mengalami peningkatan luar biasa. Kenaikan ini lebih banyak dari faktor harga," ujar Ali.

Kini, saya bertanya, mampukah kondisi itu terulang kembali? Kita harus akui, jika boleh membanding antara untung-rugi krisis 1998 dan 2008, krisis keuangan global kali ini kepretannya terasa hingga di Tanah Air, jauh lebih ngeselin.

Krisis moneter 1998, yang bahasa gaulnya krismon, bagi pemilik perkebunan sawit dan pengusaha crude palm oil (CPO), masih bisa disikapi dengan senyum.

Kendati, harganya (US$600) lebih rendah dibandingkan dengan harga CPO saat melompat-bersamaan dengan naiknya harga crude oil (minyak mentah) dunia-sebelum September 2008 sebesar US$1.400 per ton.

Negara di Asia

Namun, dengan kurs US$1 setara Rp16.000, bagi petani sawit, harga saat itu cukup tajir. Apalagi dengan penguasaan lahan rata-rata minimal 2,5 hektare per petani dengan hasil crude palm oil 2 ton per hektare. Maka, jika harga CPO saat itu dipukul rata US$500 per ton, per petani, saat krisis 1998, meraup Rp40 juta.

Pasalnya, saat krimon 1998, kendati krisis banyak menghampiri negara di Asia, tidak mengurangi permintaan CPO. Bahkan China, kendati berada di kawasan Asia, ekonominya bertumbuh. Juga India. Begitu pun negara di Uni Eropa seperti Belandaa, Jerman, yang menjadi salah satu produsen CPO asal Indonesia dan Malaysia.

Efek itu, jelas membuat pasokan CPO tidak mengalami hambatan. Dampak ikutannya, para pekebun sawit dan penghasil CPO, ekonominya ikut kinclong. Roda ekonomi berjalan, normal.

Lagi-lagi, lantaran, banyak perusahaan sawit kita memiliki konsumen di kawasan yang ekonominya kuat, dan tidak hanya Asia.

Misalnya Cargill (AS), Gardner Smith (Australia), Britannia Food Ingredients (Inggris), Angila Oils yang kini bernama Aarhus United (Inggris), Cadbury Schwappes (Inggris), Archer Daniels Midland (Inggris), Nabisco (AS), Procter & Gamble (AS), Safic Alcan (Prancis), Unilever (Belanda/ Inggris).

Wilmar Group, misalnya, memiliki konsumen Alfred C.Toepfer International (Jerman), Arnott Indonesia, Beijing Heyirong Cereals & Oil (China), Beijing Orient-Huaken Cereal & Oil (China), Bunge (AS), Cargill (AS), China Grains & Oil Group (China), China National Vegetable Oil Corporation (China), Cognis Deutschland (Jerman), Hindustan Lever (India), Nestle (Swiss), Nirma (India), Procter & Gamble (AS), Savola (Saudi Arabia), Unilever (Belanda/ Kerajaan Inggris) dan VVF (India).

Kalau ada persoalan, saat itu, yakni masalah di mana para pengusaha CPO rada gelap mata. Mereka lupa saudara sebangsanya, masih banyak yang membutuhkan minyak sawit mentah itu, yang menjadi bahan baku minyak goreng.

Ditambah lagi, para pemain besar CPO, saat itu ingin segera melunasi utangnya yang melonjak akibat tekanan pada rupiah atas dolar AS. Naiknya harga CPO dan melemahnya rupiah pada dolar, adalah momentum meraup untung dari pasar ekspor CPO. Akibatnya, CPO Indonesia yang diekspor naik dari biasanya 75%.

Blas. Akibat pasokan CPO mengecil, minyak goreng di Tanah Air kena getahnya. Langka. Harga pun bergerak naik. Apalagi, saat itu, bangsa ini tengah menghadapi Ramadan, Idulfitri dan Hari Natal.

Itu mengapa, saat itu PE-dulu namanya pajak ekspor, kini diubah menjadi pungutan ekspor karena digolongkan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP)-oleh pemerintah dibesarkan hingga 60%. (martin.sihombing@bisnis.co.id)

Oleh Martin Sihombing
Wartawan Bisnis Indonesia