Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Bursa

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Sabtu, 17/05/2008

Indonesia Power tunjuk Credit Suisse dampingi IPO

Cetak

JAKARTA: PT Indonesia Power telah menunjuk Credit Suisse First Boston (CSFB) sebagai konsultan pencatatan saham di bursa (initial public offering/ IPO), dan akan meminta persetujuan IPO dalam rapat umum pemegang saham tahun ini.

Direktur Utama Indonesia Power Tonny Agus Mulyantono mengatakan secara prinsip manajemen siap menggelar IPO setelah pemegang saham memberikan izin. Pihaknya bahkan telah menunjuk konsultan untuk membantu proses IPO tersebut.

"Kami akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang akan datang. Konsultan IPO sudah kami tunjuk, yakni Credit Suisse First Boston," tuturnya kepada pers, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Perum Jasa Tirta II kemarin.

Konsultan tersebut nantinya memberi pertimbangan terkait dengan waktu IPO yang tepat dan jumlah dana raupan yang bisa diperoleh. Manajemen tidak bersedia menyebutkan kisaran saham yang akan dilepas ke publik.

Yang jelas, dana hasil IPO sebagian akan digunakan untuk membiayai ekspansi pembangkit dan jaringan listrik. "Untuk target dana dan besar saham yang dilepas, saya belum bisa sebutkan sekarang," ujar Tonny.

Dia mengatakan perseroan membutuhkan dana besar pada masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. "Setiap memproduksi satu megawatt listrik, rata-rata diperlukan dana sekitar US$1.000," ujarnya.

Saat ini, anak usaha PLN ini memiliki kapasitas 9.000 megawatt (Mw). Kapasitas tersebut ditargetkan bertambah sekitar 3.000 Mw pada akhir 2009 atau awal 2010.

Menurut catatan Bisnis, keputusan RUPS PLN pada 8 Januari tidak menyinggung soal IPO sama sekali. RUPS justru memutuskan restrukturisasi korporat dan perbaikan aturan fasilitas kesehatan pegawai.

Pemegang saham memerintahkan direksi PLN membentuk lima anak perusahaan distribusi di Jawa-Bali dan satu anak perusahaan transmisi pada 2008, kemudian menyiapkan Indonesia Power dan Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menjadi BUMN terpisah. Pemisahan (unbundling) itu sempat memicu protes karyawan PLN, sehingga untuk sementara dibatalkan.

Tingkatkan kapasitas

Perseroan kemarin menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Perum Jasa Tirta II untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ir Djuanda di waduk Jatiluhur.

Pembangkit listrik dengan kapasitas normal 900 gigawatt hour (GWh) tersebut saat ini hanya bisa memproduksi 500 GWh energi listrik, karena usianya telah mencapai 40 tahun.

"Dari kerja sama ini, kami menargetkan peningkatan listrik sebesar 200 GWh, menjadi 700 GWh, atau setara dengan energi 45 juta kiloliter BBM. Itu target paling konservatif," tutur Tonny.

Dia memperkirakan program peningkatan kapasitas tersebut nantinya membutuhkan dana investasi US$100 juta. Sesuai kesepakatan MoU, kedua belah pihak akan melakukan pemeriksaan kondisi enam unit pembangkit di Jatiluhur.

Rencananya, MoU tersebut akan berlaku selama 6 bulan sejak ditandatangani, selanjutnya akan dilakukan perjanjian kerja sama jika proyek tersebut dinilai layak dikembangkan.

Perseroan telah menunjuk Kansai Electric Power Co. sebagai konsultan revitalisasi PLTA Juanda tersebut.

Sebelumnya, PLN disebut-sebut akan melepas sahamnya di Indonesia Power sebesar 10% melalui IPO untuk mendapatkan dana segar Rp5 triliun pada tahun ini.

Menneg BUMN Sofyan A. Djalil mengatakan Indonesia Power menjadi salah satu perusahaan yang akan disetujui Tim Privatisasi untuk dilepas tahun ini, sehingga prosesnya relatif lebih cepat seperti PT Elnusa Tbk.

"Mengingat Indonesia Power merupakan anak perusahaan BUMN, sepertinya tidak terlalu sulit untuk disetujui DPR," ujarnya (Bisnis, 8 Januari).

Rencana IPO tersebut sempat ditunda untuk mengantisipasi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang bisa berdampak pada rasio keuangan perseroan menjelang proses IPO.

Saat ini, pemerintah berencana menciutkan jumlah BUMN menjadi 87 unit pada 2008 sebagai upaya restrukturisasi perusahaan pelat merah tersebut. Hingga kini, jumlah BUMN mencapai 139 BUMN dan rencananya akan dikurangi bertahap. (arif.gunawan@bisnis.co.id)

Oleh Arif Gunawan S.
Bisnis Indonesia