Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Bursa

Rabu, 19/11/2008

PLN pangkas obligasi jadi Rp1,5 triliun

• Cetak

JAKARTA: PLN nekat untuk menerbitkan obligasi lokal sebesar Rp1,5 triliun di tengah situasi pasar keuangan yang tidak kondusif.

Direktur Utama PLN Fahmi Muchtar menuturkan jumlah ini dipangkas dari rencana semula sebesar Rp3 triliun.

"Dari jumlah tersebut, Rp500 miliar dalam bentuk sukuk. Nilai total obli-gasi separuh dari rencana semula yakni Rp3 triliun," katanya.

Menurutnya, obligasi lokal Rp1,5 triliun tahap II direncanakan akan diterbitkan pada 2009. Penerbitan obligasi ini, katanya, untuk pendanaan pembangkit listrik dan transmisi.

Penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi PLN adalah PT Indo Premier Securities, PT Danareksa Seku- ritas, dan PT Trimegah Securities Tbk.

VP Capital Debt Market PT Samuel Sekuritas Indonesia Virine Tresnasundari menilai obligasi korporasi yang diterbitkan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif akan menarik jika kupon yang dipatok lebih kompetitif.

"Ini tidak hanya PLN, namun secara umum obligasi korporasi seharusnya bisa dipatok lebih tinggi, yaitu di kisaran 20%, karena obligasi pemerintah yang menjadi benchmark berada di kisaran 16%," tuturnya.

Menurutnya, jika PLN menerbitkan obligasi ada beberapa investor potensial yang kemungkinan akan menyerap surat utang itu, di antaranya dana pensiun.

"Dana pensiun termasuk investor tradisional. Surat utang PLN cukup menarik investor-investor yang masuk dalam kategori tradisional," tuturnya.

Terkait dengan PLN, BUMN kelistrikan itu akan butuh dana sebesar US$5 miliar-US$6 miliar per tahun selama sepuluh tahun ke depan. Dana itu akan dipakai untuk pengembangan bisnis di luar program 10.000 megawatt (MW).

Setelah memutuskan untuk mengimplementasikan pembuatan cadangan pengamanan batu bara nasional (buffer stock) untuk menjaga ketersediaan pasokan ke pembangkit PLN, pemerintah meminta BUMN kelistrikan ini sekaligus membangun blanding plant komoditas itu.

Pengamanan pasokan

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono menuturkan PLN Batu Bara, sebagai anak perusahaan PT PLN yang ditugaskan untuk mengatur pengamanan batu bara nasional, dapat juga melakukan pembangunan blanding plant.

"Mereka nantinya akan mengatur batu bara yang cocok dengan spesifikasi setiap pembangkit. Jadi, untuk efisiennya, mereka juga perlu memiliki blanding plant sendiri," tuturnya kemarin.

Menurutnya, PLN akan mampu mendapatkan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur cadangan pengamanan batu bara nasional ini.

Dia menjelaskan dana yang dibutuhkan akan didapatkan dari sindikasi perbankan."PLN Batu bara nanti akan dapat mengembalikan pinjaman ini melalui keuntungan yang didapatkan dari mengelola batu bara 13,4% milik pemerintah ini."

Selama ini perusahaan batu bara diwajibkan untuk membayar 13,5% bagian pemerintah secara tunai. Mun- culnya keinginan mengimplementasikan pembuatan cadangan pengamanan batu bara nasional ini mem- buat pemerintah berencana mengubah kewajiban bayar 13,5% bagian pemerintah dari produksi batu bara yakni dari tunai menjadi dalam bentuk barang (inkind).

Purwono menyatakan PLN Batu Bara dapat membeli komoditas itu berdasarkan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dia mengatakan peraturan tentang harga batu bara ini direncanakan diterbitkan pada awal tahun depan.

Fahmi menambahkan PLN berencana membangun cadangan pengamanan batu bara nasional di dua lokasi, yakni Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung.

"Tempatnya, sementara ini di dua lokasi itu dulu. Mengenai masalah pendanaan, masih dikaji. Kami belum dapat menentukannya semua sekaligus," ujarnya.

Menurut dia, nanti secara teknis mengenai masalah transportasi dari produsen batu bara ke buffer stock akan dibicarakan dengan perhitungan bisnis. "Yang penting nanti sama-sama menguntungkan. Tinggal bagaimana nanti isi perjanjiannya," katanya. (diena.lestari@bisnis.co.id/bambang.jatmiko@bisnis.co.id)

Oleh Diena Lestari & Bambang P. Jatmiko
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com