Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Jumat, 16/05/2008

Debt swap tidak dapat diandalkan kurangi utang luar negeri

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah tidak dapat mengandalkan fasilitas penghapusan utang dengan mengalihkannya ke program lain (konversi utang/debt swap) untuk mencapai target penurunan jumlah pinjaman luar negeri.

Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan debt swap dapat dimanfaatkan untuk membiayai program khusus pemerintah yang sesuai dengan persyaratan kreditor, misalnya perbaikan lingkungan, dan pendidikan.

"Jika dibandingkan dengan total pinjaman, debt swap tidak akan signifikan mengurangi pinjaman luar negeri, tetapi dapat dimanfaatkan mendanai proyek khusus," katanya belum lama ini.

Debt swap, sambungnya, merupakan salah satu cara yang cukup diterima untuk menghapuskan utang luar negeri, meskipun tidak semua kreditor mau memberikan fasilitas itu karena program pengalihan utang dikerjakan di wilayah debitor.

Pada kesempatan berbeda, Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menuturkan secara kumulatif sampai saat ini utang luar negeri yang sudah dihapuskan dengan fasilitas debt swap mencapai US$100 juta.

Dia mengklaim pemerintah tidak menemui kendala dalam proses penyusunan usulan debt swap  jika kreditor menawarkan fasilitas tersebut. Debt swapt, kata Rahmat, merupakan kebijakan negara peminjam dan masih jauh dari kepentingan politik.

"Tidak ada masalah debt swap yang penting ada kesediaan dari kreditor dan itu bergantung pada proyek atau kegiatan yang menarik bagi mereka [kreditor]. Tidak ada agenda politik apa pun sebagai syarat," katanya.

Dia mengatakan debt swap juga dapat mengurangi jumlah utang luar negeri, meskipun jumlahnya relatif kecil. Fasilitas debt swap yang sempat dinikmati Tanah Air, katanya, baru diwujudkan dalam program pendudukan dan kesehatan.

Beberapa negara yang memberi fasilitas konversi utang luar negeri itu a.l. Jerman untuk program pendidikan dan kesehatan serta Amerika Serikat untuk program perlindungan hutan dan lingkungan.

Sejak 2004, kata Rahmat, pemerintah konsisten mengurangi rasio utang dibandingkan dengan PDB dengan memastikan jumlah utang yang ditarik lebih kecil dari jumlah pembayaran pinjaman.

Pada APBN-P 2008, ujarnya, target itu sulit dilakukan karena pemerintah berencana menarik utang US$2,9 miliar atau setara Rp26,39 triliun dengan asumsi kurs Rp9.100/US$.

Oleh Erna S. U. Girsang
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com