Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Jumat, 18/07/2008

'Kebijakan subsidi harus diubah'

Cetak

MATARAM: Kebijakan pemberian subsidi yang berbasis pada aspek produksi perlu diubah untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan dan agar tidak membebani anggaran.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengatakan selama ini kebijakan alokasi subsidi terkonsentrasi pada dua hal yaitu produksi dan konsumsi. Pertama, a.l. digulirkan melalui pupuk dan benih bagi petani dan kedua, terimplementasi melalui program raskin dan subsidi minyak goreng.

Dia menyatakan kedua pola penyaluran ini patut dikaji ulang mengingat tekanan eksternal yang ditandai dengan kenaikan harga energi dan bahan pangan yang berimbas pada kenaikan harga bahan baku penunjang produktivitas sektor pertanian dan pangan.

Bayu mencontohkan subsidi pertanian yang saat ini mencapai sekitar Rp20 triliun, sebagian besar dialokasikan dalam bentuk subsidi pupuk dan raskin demi mengamankan harga produk. Padahal, di sisi lain akibat kenaikan harga bahan baku pupuk, alokasi ini berpotensi membengkak dua kali lipat dan akan menjadi beban bagi APBN.

Untuk mengatasi hal ini, lanjutnya, terdapat beberapa alternatif metode pemberian subsidi, yaitu mengalokasikan semua pagu melalui kredit agar petani dapat menikmati kredit berbiaya murah.

Selain itu, alternatif lain bisa dijalankan dengan menyalurkan subsidi langsung ke petani atau per bidang lahan dalam bentuk transfer tunai untuk biaya produksi, dan subsidi pertanian dialokasikan untuk setiap peningkatan produksi yang dapat dilakukan. "Tentu ini harus dibahas secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak," katanya, kemarin.

Terobosan teknologi

Gubernur Bank Indonesia yang juga mantan Menko Perekonomian Boediono menuturkan technological breakthrough (terobosan teknologi) dapat menjadi jalan keluar jangka menengah dan panjang untuk mengatasi pemasalahan pangan dan energi yang muncul akibat ketimpangan antara permintaan dan pasokan.

Untuk jangka pendek, pemerintah harus mampu melakukan improvisasi kebijakan guna mengatasi persoalan ini. "Pemerintah harus turun tangan sebagai katalisator."

Dia menambahkan semua kebijakan yang mendukung terjadinya lompatan teknologi harus disiapkan jauh-jauh hari, termasuk dalam hal kemauan politik, peran aktif dan penyediaan pembiayaan.

"Mengandalkan mekanisme pasar semata untuk mendorong teknologi baru di bidang pangan dan energi untuk menutup gap permintaan-penawaran yang melebar, akan memakan waktu lama."

Dalam laporan realisasi APBNP 2008 semester I ke Panggar DPR, Menkeu memperkirakan subsidi nonenergi pada paruh kedua tahun ini akan naik menjadi Rp54,2 triliun, yang terdiri atas subsidi pupuk dan pangan.

Subsidi pangan dalam APBN 2008 dianggarkan sebesar Rp8,6 triliun diprediksi bertambah sampai Rp12 triliun menyusul kebijakan pemerintah memperpanjang program raskin dari 10 bulan menjadi 12 bulan dan menambah porsi pembagiannya dari 10 kilogram menjadi 15 kilogram.

Oleh Ahmad Muhibbuddin
Bisnis Indonesia