Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Senin, 21/07/2008

Kadin: Insentif pajak belum membantu bisnis mikro

• Cetak

JAKARTA: Kadin Indonesia menilai insentif pajak penghasilan yang diberikan pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi 48 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia mengatakan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan aspek permodalan dan akses pasar bagi 48 juta UMKM dibandingkan dengan memberikan insentif pajak.

Menurut dia, insentif pajak lebih banyak dibutuhkan pengusaha besar.  "Karena itu, insentif pajak penghasilan belum menyelesaikan masalah yang dihadapi puluhan juta unit UMKM. Kita malah khawatir puluhan juta UMKM itu tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak badan," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Bambang menjelaskan UMKM dapat menjadi sumber penerimaan negara yang potensial. Namun, dia menilai pemerintah kurang peka dalam merespons kebutuhan usaha kecil. 

"Jutaan UMKM masih menerapkan manajemen warung kelontong atau tradisional, sehingga tidak mudah menghitung kewajiban pajak mereka."

Selain itu,  dia mengharapkan Ditjen Pajak lebih agresif menyebarkan informasi hasil amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) kepada wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Bambang menuturkan waktu sosialisasi UU PPh yang terbatas akan sulit menggenjot penerimaan negara dalam waktu singkat. 

Menurut dia, amendemen keempat UU PPh lebih fokus pada upaya perluasan atau penambahan jumlah wajib pajak yang tingkat kepatuhan pajaknya dinilai rendah.

 Sebelumnya, pemerintah dan DPR meyakini hasil amendemen UU PPh akan membawa manfaat besar bagi perekonomian.

Drajad Wibowo, Anggota Komisi XI DPR menegaskan tiga poin penting dalam UU PPh yang baru nantinya. Pertama, disepakatinya berbagai macam insentif bagi UMKM, seperti penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 35% menjadi 30% di 2009. (16)

Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com