Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Sabtu, 06/09/2008

Peluang debt to equity swap tetap terbuka

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah tetap membuka peluang penerapan debt to equity swap (pengurangan utang untuk ditukar dengan ekuitas) bila ada negara kreditor yang berminat menjalankan skema tersebut dengan Indonesia di masa mendatang.

Mahendra Siregar, Deputi Menteri Perekonomian bidang Kerja Sama dan Pembiayaan Internasional, mengatakan mekanisme pengalihan utang pemerintah melalui skema debt to equity swap masih menjadi opsi dalam upaya mengurangi beban utang luar negeri.

"Meski tidak prioritas, kami tidak akan menolak [bila ada negara kreditor yang mau menjajaki debt to equity swap dengan Indonesia]," katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah membahas dan menjajaki kesepakatan pengurangan utang melalui debt to equity dengan Pemerintah Prancis pada 2005 ketika Aburizal Bakrie menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Pada tahun itu, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Francois Loos melakukan pembicaraan dengan Aburizal dalam kunjungannya di Jakarta. Dia menawarkan pengalihan utang senilai US$65 juta dalam bentuk kepemilikan saham di perusahaan Indonesia.

Melalui skema itu, Prancis memberikan opsi untuk dapat meraih porsi kepemilikan saham pada perusahaan milik negara (BUMN) setara dengan nilai utang RI yang akan dihapuskan.

Kategori BUMN yang sempat diminati untuk dimiliki sahamnya melalui debt to equity tersebut harus memiliki prospek pasar dan teknologi bagus seperti pada sektor transportasi dan telekomunikasi.

Namun, lanjut Mahendra, detail mengenai implementasi kesepakatan debt to equity dengan Prancis tidak sempat dibicarakan lebih jauh dan hingga saat ini belum ada kelanjutan dari penjajakan kesepakatan itu.

"Kita [pihak Indonesia] merasa skema itu terlalu sulit sementara keuntungan [utang yang terkurangi] tidak signifikan," tegasnya.

Skema debt to equity swap di Asia Tenggara juga pernah diusung oleh Pemerintah Filipina ketika mereka mengajukan proposal pengalihan utang tersebut pada United Nations Global Summit di New York pada 12-14 September 2005.

Inisiatif ini ditujukan sebagai cara mengurangi beban utang negara miskin dan berpendapatan menengah.

Berdasarkan proposal Filipina, negara dan lembaga kreditor diminta mengalihkan 50% penerimaan utang mereka dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan debitor untuk proyek-proyek Millenium Development Goals.

Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com