Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Senin, 06/10/2008

Pemerintah akan ubah asumsi makroekonomi

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah berencana mengubah kembali sejumlah asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2009, yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan asumsi makroekonomi yang telah disepakati bersama DPR pada pekan ketiga September lalu perlu ditinjau ulang menyusul perkembangan dalam situasi perekonomian global selama beberapa pekan belakangan ini.

"Asumsi harus diteliti kembali, apakah masih relevan dengan perkembangan beberapa minggu terakhir terutama perubahan dramatis yang terjadi di AS. Ini perlu kita lihat," ujarnya dalam konferensi pers selepas rapat koordinasi menteri-menteri bidang perekonomian, kemarin.

Menkeu menyebutkan sejumlah indikator dalam asumsi makroekonomi yang kemungkinan akan diusulkan untuk diubah kembali adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar, dan SBI tiga bulan.

Menurut dia, usulan perubahan keempat indikator makroekonomi tersebut akan dikonsultasikan dengan DPR sebelum masa pembahasan APBN 2009 selesai pada 25 Oktober.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menegaskan pihaknya akan berupaya menekan defisit tahun depan hingga menjadi 1,5% dari rancangan semula yang 1,9%. Pengendalian target defisit akan mempertimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaran APBN.

Untuk target defisit itu, lanjutnya, pemerintah akan mencegah pembiayaan dari penerbitan obligasi negara yang berlebihan karena kondisi pasar yang tidak stabil seperti belakangan ini.

"Bagaimana caranya financing defisit dengan instrumen yang sifatnya tidak langsung pada pasar tetapi secara efektif dapat menghasilkan financing yang cukup prudent."

Panitia Anggaran DPR meminta pemerintah meningkatkan kinerja perekonomian tahun depan untuk mencapai sejumlah asumsi yang ditargetkan, daripada berpikir untuk kembali merevisi RAPBN 2009.

"Sebaiknya pemerintah tidak terlalu gampang mengubah-ubah apa yang sudah disepakati dengan DPR. Yang diperlukan justru kerja keras pemerintah untuk mencapai target-target ekonomi," ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, setiap penurunan target ekonomi dapat menurunkan kepercayaan banyak kalangan akan kemampuan pemerintah menciptakan kesejahteran rakyat. Karenanya, dia menilai sebaiknya pemerintah menunda kemungkinan revisi asumsi APBN 2009 hingga pertengahan semester tahun depan.

Harry menambahkan dua minggu sisa masa sidang DPR 2008 tidak mencukupi untuk mengubah kembali RAPBN 2009. Hal tersebut jika dipaksakan akan mengganggu jadwal pembahasan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Waktunya tidak akan cukup karena DPR mulai reses 24 Oktober 2009, sedangkan UU 17/2003 minta APBN harus selesai akhir Oktober."

Selain itu, ujarnya, revisi kembali asumsi RAPBN 2009 akan mengganggu kepercayaan banyak kalangan yang sudah terbentuk dan akan membongkar seluruh kesepakatan yang sudah disepakati dengan DPR.

Target inflasi

Pada bagian lain, Badan Pusat Statistik optimistis target inflasi dalam APBN-P 2008 sebesar 11,4% tercapai, jika rata-rata pencapaian inflasi di tiga bulan waktu tersisa berada di bawah 1%.

Kepala BPS Rusman Heriawan memperkirakan Inflasi bulanan September diperkirakan di kisaran 0,4%-1%, mengingat tingginya permintaan masyarakat selama bulan puasa dan Idulfitri. Namun, dia menilai rata-rata kenaikan harga sepanjang September tidak terlalu signifikan atau lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

 Dia mengakui masih akan ada peningkatan belanja masyarakat di tiga bulan terakhir 2008. Namun, selama pemerintah menjamin ketersediaan barang, maka rata-rata inflasi bulanan pada sisa waktu 2008 tidak terlalu tinggi atau di bawah 1% sehingga target inflasi tahun ini 11,4% bisa dicapai.

"Sekarang sampai bulan Agustus sudah 9% lebih. Sampai akhir tahun memang akan tembus dua digit kalau tiga bulan terakhir sinyalnya seperti september. Mungkin bisa saja 11,4% [target inflasi APBN-P 2008] tercapai," jelasnya pekan lalu.

Menurut Rusman, Ramadan tahun ini datangnya berdekatan dengan waktu panen sejumlah bahan pangan, sehingga meski permintaan tinggi tetapi ketersediaan pasokan kenaikan harga tidak terlalu tinggi.

Selain itu, lanjutnya, inflasi September masih terpengaruh atas kebijakan Pertamina menaikan harga LPG Rp300/Kg pada minggu terakhir Agustus. "Karena tiga minggu pertama menggunakan harga lama. Sedangkan September, LPG dengan harga baru semuanya." (15/16) (dewi.astuti@bisnis.co.id)

Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com