Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Rabu, 08/10/2008

Laju ekonomi 2009 terkoreksi 0,3%

JAKARTA: Pemerintah memberi sinyal akan merevisi pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 6%, menyusul terjadinya krisis keuangan Amerika Serikat (AS) yang berpotensi memperlambat ekonomi global.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memberikan kepercayaan kepada pasar bahwa asumsi makro bersifat rasional di tengah pelemahan ekonomi dunia.

"Asumsi makro harus dirasionalkan, salah satunya pertumbuhan ekonomi dari 6,3% yang sudah diketok [oleh DPR pada September] menjadi 6%," jelasnya, kemarin.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi itu sudah fixed menjadi usulan terbaru pemerintah yang akan diajukan kepada DPR sebelum 15 Oktober mendatang. Meskipun ditetapkan 6%, dalam praktiknya pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas level tersebut.

Selain revisi target pertumbuhan ekonomi, asumsi makroekonomi lain yang akan diubah adalah laju inflasi dari 6,2% menjadi berkisar 6,5%-7%, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dari 8% menjadi 8,5%. Adapun target defisit tahun depan, pemerintah masih akan mempertahankan pada level 1,7%.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan laju inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 11,4% dalam APBN-P 2008 tidak akan tercapai.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Ali Rosidi mengatakan target inflasi sulit diraih karena laju inflasi dalam tahun kalender hingga September telanjur tinggi, yaitu 10,47%.

Sebaliknya, Gubernur Bank Indonesia Boediono optimistis target inflasi yang diproyeksikan pemerintah pada akhir 2008 sebesar 11,4% dapat tercapai.

"Karena ini adalah peak saja. Kami harapkan akan turun secara bertahap," ujarnya seusai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, kemarin.

Pada 2009, BI menargetkan inflasi berada pada kisaran 6,5-7,5%. Boediono mengatakan pencapaian target inflasi ini akan tertolong dengan penurunan harga komoditas.

Alternatif pembiayaan


Lebih lanjut, Paskah menjabarkan pemerintah juga akan mengonsultasikan jalan keluar terhadap kesulitan pembiayaan anggaran yang akan dihadapi selama tahun depan, baik itu yang melalui sumber pembiayaan dari pasar maupun melalui lembaga donor multilateral.

Pemerintah menyarankan untuk menurunkan rencana pembiayaan defisit dari pasar secara berlebihan karena pasar dinilai masih berisiko. "Tahun depan, SUN [surat utang negara] kita akan bersaing dengan negara-negara yang memiliki kepentingan sama sehingga cost of money untuk kita akan besar," katanya.

Khusus pembiayaan melalui lembaga donor multilateral, pemerintah akan mengusulkan agar DPR mengizinkan rencana penarikan pinjaman cadangan (standby loan) sebesar US$2 miliar dari Bank Dunia. Pemerintah saat ini masih menggarap program-program yang akan mendapat jatah pendanaan dari standby-loan tersebut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Anwar Suprijadi menuturkan pemerintah dalam sidang kabinet telah membahas kemungkinan adanya koreksi sejumlah asumsi RAPBN 2009, salah satunya menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 6,3% menjadi sekitar 6%-6,1%.

Krisis keuangan di AS telah memaksa banyak negara menurunkan target pertumbuhan ekonomi untuk 2009.

"Karenanya laju pertumbuhan ekonomi di sidang kabinet dikoreksi dari 6,3% menuju 6,1% atau 6%. Tapi itu baru wacana dan akan dibahas dengan Panitia Anggaran DPR nanti," jelasnya, kemarin.

Menurut Anwar, penurunan target pertumbuhan ekonomi global akan berdampak negatif terhadap perdagangan internasional, seperti ekspor maupun impor.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar keberatan dengan rencana pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi 2009.

Pasalnya, DPR dan pemerintah sudah memperhitungkan segala risiko dari perlambatan ekonomi global.

"Sebaiknya asumsi jangan diganggu gugat lagi karena akan bongkar seluruh proses kesepakatan pemerintah dengan DPR yang sudah memasukkan komponen krisis ekonomi."

Di tempat terpisah, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan target penerimaan pajak nonmigas pada 2009 akan sedikit terpengaruh akibat terjadinya perlambatan ekonomi global. (15/16/Ratna Ariyanti/Irsad Sati) (dewi.astuti@bisnis.co.id)

Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain

  • DINAMIKA
    Pemerintah atur dana sosial agama
  • DINAMIKA
    Parlemen Asia bahas keuangan global
  • DINAMIKA
    Pengusaha minta angsur pajak
  • Bappenas: Tidak ada pinjaman IMF
  • Perencanaan DAK perlu direformasi