Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Jumat, 10/10/2008

Bank komersial menjadi alternatif standby loan

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah membuka opsi untuk meminta standby loan (pinjaman siaga) kepada bank-bank komersial untuk menutupi kebutuhan pinjaman cadangan untuk tahun depan yang sebesar US$2 miliar.

Dewo Broto Joko Putranto, Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengajukan proposal standby loan kepada bank komersial bila keperluan dana cadangan US$2 miliar itu tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh lembaga donor multilateral.

"Ini bisa menjadi alternatif dan akan dipertimbangkan. Kalau kebutuhan kita untuk standby loan besar dan tidak terpenuhi semua, maka kita bisa lari ke sana [bank komersial]," katanya, kemarin. Namun, dia tidak bersedia menyebutkan bank-bank mana yang akan dibidik.

Menurut dia, standby loan dibutuhkan oleh pemerintah di tengah pelemahan ekonomi dunia yang dapat memberikan guncangan ke perekonomian dalam negeri. Jenis pinjaman itu sendiri lebih menarik dibandingkan instrumen pinjaman biasa.

Pasalnya, pinjaman ini sifatnya dicadangkan oleh lembaga donor atau bank tertentu dan ditarik oleh pemerintah hanya jika dibutuhkan. Dengan begitu, pemerintah dikenakan bunga dan commitment fee hanya untuk sejumlah dana yang ditarik.

Untuk dana yang tidak ditarik, lembaga donor atau bank tersebut tidak mengenakan bunga dan commitment fee. "Kalau tidak butuh, tidak ditarik. Standby aja. Kalau sudah ditarik, baru argonya jalan," tambahnya.

Ketika ditanya peluang perolehan standby loan dari bank-bank komersial, Dewo menilai peluang tersebut saat ini memang kecil, apalagi sektor keuangan global tengah dilanda kekeringan likuiditas.

Posisi tawar

Meski begitu, dia menilai peluang tersebut masih ada dan pemerintah dapat mengupayakan untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi melalui Bank Indonesia. BI nantinya yang langsung meminta kepada bank komersial. Setelah diteken, pemerintah dapat menarik dana melalui otoritas moneter tersebut.

Di sisi lain, dia mengakui lembaga donor multilateral merupakan pihak yang paling potensial untuk dibidik untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Namun persoalannya, negara-negara yang menjadi pemegang saham mayoritas di sejumlah lembaga donor multilateral juga tengah dilanda gejolak sektor keuangan.

Dia mencontohkan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, AS, dan Jepang yang menjadi pemegang saham utama tengah mengalami krisis sektor keuangan yang dapat memengaruhi penurunan kontribusi dana kepada lembaga-lembaga donor itu.

Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com