Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ekonomi Makro

Kamis, 15/01/2009

72% Utang siaga untuk tutupi defisit

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah berencana menggunakan dana pinjaman siaga (stanby loan) sebesar 72% atau setara Rp36,1 triliun dari total pinjaman tersebut US$5 milliar (sekitar Rp50 triliun) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit APBN-P 2009.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, penarikan pinjaman siaga memang bersifat bersyarat. Pinjaman akan ditarik ketika pemerintah kesulitan mendapatkan pendanaan melalui penerbitan surat berharga negara di pasar.

Meski begitu, pinjaman siaga sebesar itu mendesak untuk dipakai karena merupakan alternatif yang paling mungkin dari sumber utang untuk menutup defisit APBN-P 2009 sebesar 2,5% dari sebelumnya 1%. "Tambahan utang terutama dari pinjaman siaga Rp36,1 triliun," ungkapnya, kemarin.

Dalam APBN-P 2009, pemerintah merevisi target defisit anggaran dari sebelumnya 1% menjadi 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi sekitar Rp132 triliun.

Tambal defisit

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu menyebutkan peningkatan defisit itu menyebabkan kekurangan dana sekitar Rp80 triliun. Sebanyak Rp50 triliun dari kekurangan dana itu bersumber dari pos sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBN 2008 Rp51,3 triliun dan sisanya dari utang luar negeri.

"Pemerintah harus ekspansif sehingga perlu cari utang untuk memberikan stimulus kepada perekonomian, kecuali kalau perbankan mau memberikan kredit secara besar," jelasnya di tempat terpisah.

Pemerintah, lanjutnya, akan meminta lembaga dan negara donor baik bilateral maupun multilateral untuk menyediakan pinjaman untuk menutup kekurangan pembiayaan defisit anggaran.

Pemerintah saat ini masih menegosiasikan pinjaman siaga dengan sejumlah donor seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Pemerintah Australia senilai total kurang lebih US$5 miliar.

Pinjaman siaga itu akan ditarik bila pertumbuhan ekonomi tahun ini mengarah di bawah level 5% dan ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam menerbitan obligasi negara. Skema yang dipakai dalam pencairannya adalah deffered drawdown option (DDO). Dengan begitu, pemerintah tidak akan dibebankan commitment fee (biaya komitmen utang).

Menurut rencana, pemerintah dan pihak kreditor akan merampungkan negosiasi pinjaman siaga itu dalam 2 pekan mendatang sehingga hasilnya diharapkan dapat diumumkan pada bulan depan.

DDO merupakan skema pencairan pinjaman yang hanya dimiliki Bank Dunia untuk kondisi di luar kebiasaan seperti terjadinya bencana alam. Skema ini memberi ruang kepada debitor untuk menunda pencairan pinjaman hingga 3 tahun dan diperbarui untuk 3 tahun berikutnya.

Oleh Dewi Astuti
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com