Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Jasa & Transportasi

Rabu, 27/08/2008

Pemda didorong bantu dana wajib belajar

• Cetak

YOGYAKARTA: Pemerintah akan mendorong pemda agar menambahkan anggaran wajib belajar, guna mewujudkan sekolah gratis pada masa mendatang dari sebelumnya telah memperoleh dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan pemerintah telah memberikan bantuan lebih dari 50% anggaran untuk wajib belajar, selain bantuan dana BOS yang diberikan kepada pemerintah daerah.

"Sekolah pada tingkat SD, SLTP dan SLTA merupakan tanggung jawab wali kota/bupati di daerah dan pemerintah pusat telah memberikan bantuan cukup besar, bahkan kesejahteraan guru pun telah dinaikkan," ujarnya selepas meresmikan Institusi Toyota Technical Education Progam (T-TEP) Body & Paint di SMK Negeri 2 Depok, Kabupaten Sleman, akhir pekan lalu.

Pemberian bantuan pemerintah pusat tersebut, lanjutnya, jika diimbangi dengan penambahan anggaran dari pemda, sangat memungkinkan sekolah gratis dapat terwujud, karena tidak memerlukan tambahan dana yang besar.

Menurut dia, dengan modal sisa dana bantuan BOS yang diterima itu, pemda hanya menambahkan anggaran tidak banyak, hingga progam kebijakan sekolah gratis sudah dapat terlaksana di daerah dengan penerapan ketentuan sanksi bagi pelanggaran.

Mendiknas menjelaskan kebijakan sekolah gratis akan berjalan, jika diterapkan sanksi dan konsekuensi bagi yang melakukan pelanggaran harus ditindak, meski pelakunya adalah ketua komite sekolah.

Bambang mengatakan di wilayah DKI Jakarta pun kini mulai melaksanakan kebijakan sekolah gratis dan dinilai wilayah ini paling mampu mendisiplinkan sekolah, karena bantuan anggaran dari pemerintah setempat pun terus diperbesar.

Di daerah lain, kata dia, semestinya juga bisa melakukan hal serupa dengan menjalankan kebijakan sekolah gratis, hanya dengan menambahkan anggaran tidak besar karena BOS yang diberikan 50% sudah dapat untuk mendukung kebijakan tersebut.

Balai latihan

Selain itu, dia menambahkan pemerintah juga tetap akan mendukung bagi kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) di beberapa daerah yang telah melakukan pembenahan internal, guna mewujudkan peningkatan komptensi bagi siswa, sehingga mampu menciptakan tenaga terampil yang berkualitas.

Tenaga terampil berkualitas kini sangat dibutuhkan pasar kerja, sehingga sejumlah BLK diharapkan melakukan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan tenaga kerja saat ini.

Oleh Rachmat Sujianto
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com