Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Jasa & Transportasi

Sabtu, 11/10/2008

Tripartit sepakat redam gejolak PHK

• Cetak

JAKARTA: Kalangan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah yang tergabung dalam unsur tripartit nasional bersepakat meredam gejolak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis AS yang berdampak pada ancaman resesi global.

Ketiga unsur tersebut bahkan berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk mendorong dan menjaga kelancaran proses produksi, sehingga tidak sampai berimbas PHK terhadap pekerja.  

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno mengatakan pengusaha telah menyatakan komitmennya agar sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja.  

Di sisi lain, kalangan serikat pekerja juga berjanji untuk memahami kondisi tersebut di tingkat perusahaannya masing-masing.

"Dalam keadaan seperti ini yang terpenting adalah bagaimana menyamakan persepsi, memahami persoalan, dan menyatukan langkah agar dampak dari krisis yang pasti akan terasa ini menjadi tidak terlalu terasa," ujar Erman di sela-sela sidang pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Ketenagakerjaan Sementara (LKS Tripnas-S), kemarin.

Dalam sidang pleno itu, masing-masing unsur tripartit menyampaikan masukan dan kerangka berpikirnya terutama terkait dengan masalah bagaimana mencegah terjadinya PHK.

Referensi dari kerangka berpikir tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan penentuan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

"Dari Apindo ada suatu kesepakatan dan kesepahaman, sedapat mungkin tidak ada PHK. Ini harus dipahami oleh serikat pekerja karena menyangkut kelangsungan serikat pekerja."

Secara teknis, ketiga unsur telah menyediakan sejumlah program yang terangkum dalam white paper guna memperkuat daya tahan para pekerja seandainya gejolak PHK tersebut tidak dapat diredam.

Program tersebut a.l. meningkatkan ekonomi kerakyatan, memfasilitasi pembangunan perumahan pekerja/buruh, dan mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah.

Tak bisa dihindari

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan gejolak PHK tersebut tidak bisa dihindari. Pasalnya, sebagai negara yang juga mengekspor hasil produk ke AS, pengurangan konsumsi di negara itu akan turut memengaruhi impor negara tersebut.        

"Konsumsi negara AS besar, sehingga membutuhkan impor dalam jumlah yang besar. Apabila dia mengurangi konsumsi, impor berkurang. Nah, impor yang sudah berkurang ini akan diperebutkan oleh berbagai negara yang tadinya mengekspor ke AS, seperti China, dan Vietnam," jelasnya.

 Di sisi lain, resesi global tersebut akan turut memengaruhi eksistensi bisnis masing-masing. Apabila bisnis terganggu, lanjutnya,  produknya pun tidak bisa keluar sehingga otomatis pabrik akan berupaya mempertahankan hidup melalui pengurangan pekerja.

Apindo tidak menjamin sepenuhnya persoalan krisis AS tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya PHK. Namun, pihaknya berusaha mengantisipasi hal tersebut. "Kami akan berusaha menjaga ekspor. Jangan sampai pabrik kehilangan order. Kalau pabrik kehilangan order, otomatis buruh kehilangan pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Syukur Sarto meminta ada langkah konkret yang perlu diambil pemerintah guna menghindari terjadinya PHK.

Syukur mengatakan pada umumnya serikat pekerja memahami kondisi tersebut. Namun, pihaknya dengan tegas meminta agar PHK tidak sampai dilakukan, meski dalam kondisi sulit apa pun.  (maria.benyamin@bisnis.co.id)

Oleh Maria Y. Benyamin
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com