Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Manufaktur

Sabtu, 17/05/2008

Purnomo: Gunakan lifting energi saat susun APBN

• Cetak

JAKARTA: Lifting minyak disarankan tidak dijadikan lagi sebagai salah satu asumsi dalam penyusunan APBN, karena kontribusinya terhadap anggaran cenderung menurun. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan kontribusi minyak terhadap APBN 2008 hanya sekitar Rp100 miliar atau 15%. Sementara itu, kontribusi seluruh sektor ESDM-minyak mentah, gas bumi, batu bara, dan produk mineral-terhadap APBN 2008 sekitar 33% atau Rp240 triliun.

"Pada masa depan, kontribusi minyak terhadap APBN cenderung menurun, sedangkan kontribusi seluruh sektor ESDM akan meningkat. Karena itu, kita jangan menjadikan lagi lifting minyak [produksi bersih minyak yang siap diuangkan] sebagai salah satu asumsi dalam penyusunan APBN, tetapi lifting energi. Ini baru fair," tuturnya kepada pers di Jakarta, kemarin.

Kontribusi minyak mentah yang rendah itu, menurut Purnomo, karena produksinya, termasuk lifting, terus menurun sejak 1995, yang mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Lifting minyak pada 2003 turun menjadi sekitar 1,3 juta bph, kemudian turun lagi menjadi 950.000 bph pada 2005, dan 927.000 bph tahun ini.

Namun, lanjutnya, lifting energi terus meningkat. Saat ini, lifting energi 4,427 juta bph setara minyak, terdiri atas 927.000 bph minyak mentah, gas bumi 1,5 juta bph setara minyak, dan batu bara 2 juta bph setara minyak.

Sumur tua

Menteri ESDM menjelaskan penurunan produksi minyak mentah disebabkan oleh sedikitnya empat hal.  Pertama, usia sumur minyak  sudah 100 tahun. "Menggunakan teknologi secanggih apa pun dan ahli yang sehebat dari mana pun, hasil dari sumur tua tentu tidak sebesar sumur muda."

Kedua, investasi  migas terutama untuk eksplorasi menurun akibat tidak menariknya iklim investasi mengingat kondisi politik dan keamanan yang kurang kondusif beberapa tahun lalu.

Dalam 10 tahun ini terjadi empat kali pergantian kepemimpinan nasional. Kecuali pada Pemilu 2004, pergantian kepemimpinan tidak mulus. "Apalagi ketika pergantian kepemimpinan nasional dari Pak Harto ke Pak Habibie bahkan ke Gus Dur dan Ibu Mega," ujar Purnomo.

Ketiga, tidak adanya kepastian hukum menyusul pengujian terhadap UU Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, pemodal asing enggan berinvestasi.

Keempat, dampak negatif dari reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. "Kegiatan migas memang wewenang pemerintah pusat, tetapi pembebasan lahan untuk lokasi pertambangan ditangani pemerintah daerah. Masalah ini sulit ditangani."

Namun, Menteri ESDM optimistis produksi minyak mentah masih bisa ditingkatkan mencapai 1,3 juta bph pada 2010-2011. Saat itu, produksi minyak Blok Cepu mencapai puncaknya, sekitar 160.000 bph.     

Saat ini, Blok Cepu sebenarnya dapat berproduksi maksimal seandainya tidak ada sengketa penguasaan pada 2002-2003 dan masalah pembebasan tanah. Akibatnya, ladang minyak ini  baru berproduksi sekitar 15.000 bph. (cyrillus.kerong@bisnis.co.id)

Oleh Cyrillus I. Kerong
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com