Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Manufaktur

Senin, 08/09/2008

Menperin: Program BBN bisa ganggu industri oleokimia

• Cetak

JAKARTA: Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengingatkan rencana implementasi program kewajiban (mandatory) penggunaan bahan bakar nabati (BBN/biofuel) oleh industri sebesar 2,5% berpotensi menekan kinerja industri oleokimia.

Selain itu, program tersebut juga dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan mengganggu pertumbuhan ekspor produk primer.

Potensi dampak negatif tersebut muncul karena sejauh ini, ujar menperin, belum ada upaya serius dari Timnas Pengembangan BBN untuk memperluas areal perkebunan tanaman sumber BBN, seperti singkong, tebu, jarak pagar, dan kelapa sawit.

Dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan produksi komoditas utama seperti crude palm oil (CPO) dari lahan eksis yang selama ini diekspor atau dipasok ke industri oleokimia akan bergeser menjadi bahan baku industri BBN.

Padahal, perluasan lahan baru untuk bahan baku BBN membutuhkan waktu lama dan bersifat jangka panjang, sementara di sisi lain Timnas BBN dikejar target agar segera melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 - 2009, yang mengatur kewajiban penggunaan BBN oleh sektor industri.

Berdasarkan rencana awal, pembahasan kebijakan tersebut dijadwalkan selesai pada September 2009 karena Perpres tentang Tata Niaga BBN diperkirakan selesai pada akhir 2009.

"Kalau peraturan itu dikeluarkan, akan terjadi perebutan komoditas CPO oleh produsen  oleokimia dan produsen BBN yang mengandalkan pasokan bahan baku dari lahan yang sama. Konsekuensinya, akan terjadi pengurangan ekspor CPO dan penurunan pasokan ke industri oleokimia," kata Fahmi akhir pekan lalu.

Akibatnya selanjutnya, kata Fahmi, produksi CPO kesulitan memenuhi lonjakan permintaan domestik sehingga harga bahan dasar BBN akan melonjak. "Pengembangan BBN pada akhirnya menjadi tidak kompetitif lagi akibat tingginya biaya produksi."

Berdasarkan data Depperin, selama ini Indonesia memproduksi CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) sebanyak 17 juta ton per tahun dari lahan seluas 5 juta hektare (ha). Dari total produksi itu, sekitar 5 juta ton dialokasikan untuk memasok industri oleokimia (produk turunan CPO), makanan, kosmetika, dan minyak goreng.

Sementara itu, untuk memproduksi biodiesel sebanyak 5,57 juta kiloliter per tahun saja -sesuai dengan proyeksi pemerintah hingga 2010-paling tidak dibutuhkan sedikitnya areal kebun kelapa sawit seluas 3,43 juta ha. "Strategi nasional mau tidak mau harus menambah luas kebun, tetapi langkah ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun," katanya.

Belum optimal

Berdasarkan laporan Timnas Pengembangan BBN, pada April 2008 realisasi penambahan kebun baru kelapa sawit hingga akhir 2007 hanya mencapai 10.000 ha, dari total komitmen 3,43 juta ha yang dijanjikan sejumlah investor, seperti Wilmar Group, BUMN Agro, Muting Group, Clean Biofuel, Sinarmas, hingga Asiatic Group.

Akibat pengembangan lahan yang tidak optimal, Menperin menambahkan produksi BBN berupa bioetanol dan biodiesel menjadi sangat rendah dan jauh dari target pemerintah. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com