Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Manufaktur


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Sabtu, 04/10/2008

Industri sepatu Jatim kesulitan kredit modal kerja

SURABAYA: Industri sepatu skala besar di Jawa Timur kesulitan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar ekspor karena terkendala oleh minimnya akses untuk mendapatkan kredit tambahan modal kerja dari perbankan.

Executive Manager Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Tukidjan mengatakan kesulitan mendapatkan dana untuk perluasan usaha ini karena masih banyaknya lembaga keuangan yang mengategorikan industri sepatu dalam negative  risk.

Menurut dia, tidak sedikit industri alas kaki di Jatim yang tidak dapat memenuhi order dari luar negeri, padahal potensi pasarnya terus meningkat terutama sejak beberapa negara Uni Eropa memberlakukan bea masuk tinggi terhadap produk sepatu asal China.

"Namun, seret-nya mendapatkan tambahan modal kerja/ kredit dari bank membuat pengusaha sepatu tidak dapat memperluas kapasitas produksinya sehingga sulit memenuhi pesanan dalam jumlah besar," ujar Tukidjan seusai diskusi terbatas permasalahan industri sepatu, Minggu.

Dia menuturkan sebagian besar bank di Jatim masih memasukkan industri alas kaki dalam daftar negative risk. Lesunya pasar domistik akibat kenaikan harga BBM serta mahalnya bahan baku impor membuat perbankan berhati-hati dalam mengucurkan pinjaman kepada pelaku usaha di sektor ini.

Kondisi seperti itu, lanjutnya, tidak bisa dibiarkan terus menerus karena akan berakibat pada perubahan sistem dari usaha persepatuan, apalagi tidak semua pelaku industri sepatu mengandalkan pasar dalam negeri.

"Sulitnya mendapatkan akses kredit telah mendorong pengusaha memilih sistem assembling atau mendatangkan langsung produk dari China atau Vietnam untuk kemudian diekspor."

Di sisi lain, sambungnya, sejumlah negara di Eropa tidak mengenakan bea masuk terhadap SKA (surat keterangan asal) produk sepatu dari Indonesia.  "Situasi seperti itu lama kelamaan akan dapat merusak tatanan pabrik sepatu di Indonesia," tandasnya.

Tukidjan mengakui untuk menyiasati banjirnya pesanan, industri sepatu dapat melempar sebagian pengerjaan ke unit usaha yang lebih kecil. Namun, pada praktiknya, hal ini ternyata tidak mudah karena kebanyakan pelaku UKM sendiri banyak yang tidak siap.

"Tingginya harga bahan baku serta inkonsistensi pasokan energi listrik dari PLN dan berubah-ubahnya regulasi tentang impor bahan baku kulit menjadi persoalan yang berat bagi industri sepatu skala menengah," paparnya.

Tukidjan mencontohkan banyaknya pengusaha yang masih mengeluhkan pungutan liar oleh petugas Bea dan Cukai kelas bawah. "Bea masuk bahan baku kulit memang 0%, tetapi masih banyak petugas Bea dan Cukai kelas bawah yang tetap 'bermain'," ujarnya.

Oleh Dwi Wahyuni
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain