Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ritel dan UKM & Mikro
Menu Cetak
Tabel Bursa Moneter
| Reksadana |
| Multimoda |
| Insurance Unit Link |
| Obligasi Retail |
| Suku Bunga Deposito |
Senin, 21/07/2008
Pemprov akan ambil alih BBG busway
JAKARTA : Pemprov DKI Jakarta berencana mengambil alih penyaluran bahan bakar gas untuk busway Trans-Jakarta dari PT Petross Gas, menyusul terjadi sengketa kontrak di antara kedua belah pihak.
Sumber Bisnis di Pemprov DKI Jakarta mengatakan setelah kontrak dengan Petross yang ditandatangani 2005 diputus, penyaluran BBG selanjutnya dipercayakan kepada PT Jakarta Propertindo yang merupakan salah satu BUMD Jakarta.
Kepala Humas PT Jakpro Suryadi ketika dikonfirmasi mengenai masalah tersebut mengatakan pihaknya memang sedang mengkaji untuk memasuki bisnis SPBG. Untuk itu, menurutnya, Jakpro tengah mencari lokasi yang cocok untuk SPBG busway ataupun kendaraan umum lainnya.
"Sebagai sebuah perusahaan milik Pemprov DKI, Jakpro tentu akan memerhatikan pengembangan bisnis yang sesuai dengan korelasi," ujarnya akhir pekan lalu.
Selain itu, menurut dia, Jakpro juga gencar membuka peluang bisnis yang menguntungkan dan memberikan kontribusi yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.
Namun, dia belum membenarkan kabar yang menyebutkan Jakpro akan segera mengambil alih suplai BBG untuk busway dari tangan Petross Gas.
"Yang paling penting kami juga berupaya mengamanatkan kebijakan pemerintah yakni menciptakan program Langit Biru, sekaligus membantu masyarakat memberikan alternatif bahan bakar yang lebih murah daripada BBM," tuturnya.
Direktur Operasional PT Petross Gas Edhit Al-Hidayat membantah kabar akan beralihnya penyaluran BBG busway dari perusahaannya. Sampai kini, menurutnya, kontrak suplai BBG untuk busway tetap dipegang oleh Petross, dengan penyaluran melalui dua SPBG milik mereka yakni di Rawa Buaya dan Perintis Kemerdekaan.
Jika pemprov berniat mengambil alih suplai tersebut, lanjutnya berarti bertentangan dengan perjanjian kerja sama yang telah mereka sepakati sejak 2005 lalu.
"Pokoknya kami berharap DKI tetap menghormati PKS yang sudah disepakati dari dua tahun lalu."
Sekretaris komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis (F-PKS) mengingatkan Jakpro harus berhati-hati dalam menangkap peluang bisnis. Artinya, harus tetap fokus pada bisnis intinya yakni properti. "Jangan pada akhirnya mau mengambil semua bisnis yang bisa membuat bisnis inti telantar."
Menurut dia, sebagai salah satu BUMD DKI yang diandalkan, Jakpro harus menitikberatkan bisnis intinya secara profesional.
Terkait rencana Pemprov mengambil alih suplai BBG dari Petross, Nurmansjah menyarankan agar dilakukan penyelesaian persoalan dengan Petross secara proporsional dengan mengacu pada PKS. (mia.chitra@ bisnis.co.id)
Oleh Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia
bisnis.com
Berita Lain
- Sebanyak 2.000 m2 jalan rusak di Jakarta belum diperbaiki
- SEPUTAR KOTA
Impor DKI turun 3,13% pada Agustus - Pengerukan 12 kali dikebut
- 6 Proyek infrastruktur ditawarkan ke Belanda
- SEPUTAR KOTA
Tingkat hunian hotel DKI naik tipis