Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Megapolitan

Rabu, 20/08/2008

Pengemudi bajaj minta transparansi peremajaan

• Cetak

JAKARTA: Puluhan pengemudi bajaj di Jakarta yang belum memakai bahan bakar gas menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI, kemarin, menuntut agar program peremajaan bajaj yang dicanangkan pemprov dilakukan transparan.

Seorang koordinator demo, Yusuf, mengatakan program peremajaan bajaj yang tidak dilakukan secara transparan berpotensi menimbulkan korupsi. "Kami minta DKI menindak tegas siapa pun, termasuk oknum pemprov, yang terlibat dalam kolusi program ini."

Program peremajaan bajaj di Ibu Kota yang mengganti bajaj dua tak berbahan bakar bensin dengan bajaj empat tak berbahan bakar gas dimulai dua tahun lalu saat gubernur DKI masih dijabat oleh Sutiyoso

Bajaj lama ditarik untuk dimusnahkan dan diganti dengan yang baru yang berbahan bakar gas. Bajaj lama dihargai Rp5 juta sedang bajaj baru dipatok Rp35 juta. Dengan begitu, pengusaha bajaj lama harus menambah Rp30 juta.

Dalam program itu, pemprov bekerja sama dengan PT Abdi Rahardja sebagai distributor. Dalam kontraknya, perusahaan tersebut menyiapkan 5.000 unit bajaj hingga akhir 2007. Pada akhir 2006, bajaj yang tersedia hanya 250 unit.

Warsono, seorang  pengemudi bajaj yang turut dalam demo kemarin mengatakan kelambanan pengadaan bajaj itu sudah merugikan karena bajaj yang sudah didaftarkan tidak segera mendapat ganti yang baru bahkan hingga 1,5 tahun lamanya. "Padahal saya kan harus tetap narik."

Aksi demo yang didampingi LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) dan Relawan Pemburu Koruptor itu juga meminta agar Gubernur DKI menyelidiki dugaan korupsi dalam peremajaan bajaj yang izin prinsipnya diberikan kepada PT Abdi Rahardja.

Wanprestasi

Presiden Lira M Jusuf Rizal, seperti dilaporkan Antara, mengatakan dari surat nomor 8761/-1.811.1 tentang Persetujuan Prinsip Angkutan Lingkungan BBG, PT Abdi Rahardja ditarget membuat 5.000 bajaj, tapi hanya terealisasi 253 unit hingga waktu yang ditetapkan. "Ada nuansa KKN dalam kebijakan ini."

Atas tudingan ini, Franky Rahardja, administrator di PT Abdi Rahardja yang dihubungi tadi malam, menampik tudingan tersebut. "Kalau ada dugaan bernuansa KKN, KKN seperti apa yang dimaksud?" katanya balik bertanya.

Namun, Franky mengaku belum bisa memastikan berapa bajaj yang telah diselesaikan dari target yang diminta pemprov. Untuk mengetahui jumlah persisnya, dia meminta waktu untuk melakukan pengecekan karena saat ini dia tengah berada di luar kota.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan pemprov akan segera  menyelidiki keterlambatan pihak PT Abdi Rahardja dalam pengadaan bajaj BBG. "Nanti akan kami selidiki kenapa bisa lamban," katanya.

Prijanto menambahkan bisa jadi perusahaan tersebut akan diputus kontraknya karena telah wanprestasi, tetapi hal tersebut bergantung pada kesepakatan yang telah ditandatangani pemprov dengan PT Abdi Rahardja.

Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com