Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Megapolitan

Jumat, 29/08/2008

Perda APBD Jakarta 2007 disahkan
Pemprov gagal capai target pendapatan

• Cetak

JAKARTA: DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2007 dan seluruh fraksi menitikberatkan pada perbaikan keuangan daerah serta kegagalan pencapaian target pendapatan dan penerimaan.

DPRD  menitikberatkan pada perbaikan keuangan daerah yang mendapat predikat tidak mendapat tanggapan (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan kegagalan pencapaian target pendapatan dan penerimaan dalam anggaran itu.

Fraksi Partai Demokrat menyatakan selama ini penyusunan laporan keuangan Pemprov DKI belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Karena itu masih banyak kelemahan kelemahan didalamnya baik dalam realisasinya," ujar Denny Talloga, anggota fraksi Partai Demokrat dalam pembacaan kata akhirnya pada rapat paripurna penyampaian kata akhir perhitungan APBD 2007 yang digelar kemarin.

Adapun fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati kegagalan Jakarta dalam mencapai target pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp16,67 triliun atau 89,33% dari target Rp18,67 triliun.

Kegagalan terbesar pada penerimaan pajak asli daerah itu, terutama disebabkan melesetnya penerimaan pajak daerah yang hanya mencapai Rp7,2 triliun atau 86,42% dari target Rp8,33 triliun. Padahal, pajak daerah menjadi sumber utama pembiayaan daerah selama ini.

"Karena itu, kami meminta DKI meningkatkan pendapatan daerahnya terutama dari sektor pajak, agar rencana pembiayaan daerah ke depannya bisa terpenuhi," ujar Anggota fraksi PKS, Muhammad Arifin.

Untuk mengantisipasi terulangnya kembali laporan keuangan yang buruk itu, fraksi Kebangkitan Reformasi meminta agar perhitungan APBD tahun 2008 dapat dilakukan lebih cepat, sehingga perubahan APBD 2009 bisa dilakukan lebih cepat pula.

"Jika ini dilakukan, maka akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, karena dikerjakan dengan waktu yang lebih cepat," ujar HA Wahab Djamhuri dari fraksi Kebangkitan Reformasi. 

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan dari hasil perhitungan anggaran itu, ada empat hal yang akan ditindaklanjuti DKI untuk memperbaikinya. Pertama menindaklanjuti hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan temuan administrasi, kerugian daerah dan kurangnya pendapatan daerah.

Kedua, menerapkan  pentingnya action plan untuk meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan DKI di masa datang, ketiga meningkatkan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam menyerap pembelanjaan daerah dan pembangunan, dan keempat yakni meningkatkan pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi, serta dan peningkatan sistem pencatatan aset daerah agar mendapat data yang akurat, transparan dan tepercaya.

Untuk masalah peningkatan pajak sendiri, kata dia, pemprov akan mulai menerapkan sistem online integrated antarobjek pajak di Jakarta yang selama ini proses pungutannya masih berjalan masing-masing.

"Integrated online ini akan menjadi salah satu alat andalan kita untuk meningkatkan pajak, karenanya diharapkan semua wajib pajak mau memenuhi kewajibannya itu," ujarnya kemarin seusai rapat paripurna di DPRD DKI.

Selain itu, Prijanto juga menegaskan perlu adanya peningkatan program dan kegiatan yang memihak kepentingan masyarakat agar fungsi pemerintahan sebagai pelayanan publik bisa dilakukan dengan maksimal. (mia.chitra@bisnis.co.id)

Oleh Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com