Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Megapolitan


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Jumat, 29/08/2008

Pemerintah kaji desain proyek pintu air BKT

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah pusat tengah mengkaji rancangan desain proyek pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dalam upaya mencegah kekeringan di sarana penampung air banjir itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan saat ini pemerintah akan mengundang pakar yang dapat mendesain proyek BKT dengan pintu air khusus yang dapat menjaga kapasitas air di dalamnya, sehingga kanal banjir itu tidak kering.

Fungsi pintu air itu juga nantinya, akan menjadi pengatur pengeluaran air ke luar kanal agar tidak menyebabkan banjir bagi warga sekitarnya.

"Dalam rencana akan ada beberapa pintu air yang akan buka tutup mengatur laju air itu agar tidak terlalu banjir atau bahkan kering ketika musim panas," ujar dia kemarin.

Namun, untuk merealisasikan rencana itu, katanya, masih dikaji terkait pengadaan dana yang cukup besar jika ingin membangun sistem BKT dengan pintu air yang berkualitas tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Denny Taloga mengatakan jika rencana pembuatan pintu air itu bakal dilaksanakan, sedianya penyediaan dana dilakukan oleh pemerintah pusat selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik BKT.

Selama ini, katanya, Pemprov DKI hanya diberikan tanggung jawab untuk membebaskan lahan di kawasan itu dengan dana yang diambil dari APBD DKI. Tahun ini saja, anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan BKT berkisar Rp400 miliar.

"Ini menyangkut pembangunan fisik, pastinya kewajiban dari pemerintah pusat, karena kondisi keuangan kita juga tidak memungkinkan dibebankan anggaran baru yang bisa mengganggu pos anggaran penting lainnya," ujar dia.

Dia mengatakan Pemprov juga sebaiknya sudah mulai membahas kajian dan rencana pemeliharaan BKT setelah pembangunan selesai. Selain itu, katanya, perlu juga dipersiapkan aturan khusus yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atas pengrusakan BKT yang kemungkinan besar bisa terjadi.

Hingga April 2008, lahan yang telah dibebaskan Pemprov seluas 2.536.482 meter persegi  untuk lahan basah, dan 1.516.404 meter persegi untuk koridor. Total rencana pembebasan lahan yakni 2,53 juta meter persegi (profil basah) dan 1,51 juta meter persegi (koridor).

Pembangunan proyek BKT diperkirakan dimulai 2009 dengan target pembebasan lahan awal 2008.

Oleh Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain

  • SEPUTAR KOTA
    MPI tanam 500 pohon sukun
  • SEPUTAR KOTA
    Jalur sepeda segera diuji coba
  • 2.291 PNS Jakarta terancam kehilangan jabatan
  • Omzet jasa hiburan tergerus 20%