Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Megapolitan

Jumat, 05/09/2008

Obligasi DKI diserahkan ke Bank Dunia

• Cetak

JAKARTA: Pemprov DKI memutuskan menggandeng International Financial Corporation, badan di bawah Bank Dunia, guna menyiapkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) dalam setahun mendatang.

Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan lembaga keuangan asing itu dilibatkan terutama agar aparat Pemprov dapat meningkatkan kapasitasnya dalam bidang manajemen kas yang terkait dengan surat utang dan pasar modal.

"Kami sudah bentuk tim kecil untuk itu. Bank Dunia akan memberikan asistensi. Saya harap dalam waktu setahun ini rencana penerbitan obligasi daerah selesai. Tapi untuk diluncurkan ke pasar, kita lihat dulu situasinya, momentumnya" ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dalam catatan Bisnis, persiapan penerbitan obligasi daerah sudah menjadi program Pemprov pada tahun ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2008 mengalokasikan Rp1 miliar untuk persiapan penerbitan obligasi tersebut.

Fauzi mengatakan dengan alasan yang sama penerbitan municipal bond dengan asistensi Bank Dunia atau lembaga keuangan global lain juga sudah banyak diterapkan di beberapa pemerintah kota di negara maju.

Atas pengaruh keterlibatan lembaga keuangan asing itu pula, sambungnya, pasar diyakini akan menyambut positif obligasi daerah yang ditawarkan Pemprov. "Kami yakin pasar akan menyambut positif bond DKI," katanya.

Namun, dia mengatakan, hingga kini belum diputuskan berapa persisnya nilai bond tersebut. Yang pasti, nilai obligasi itu akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Selain menyiapkan tim kecil, Gubernur menambahkan, pada saat yang sama Pemprov juga menyiapkan evaluasi menyeluruh atas kinerja laporan keuangan, tertib anggaran, termasuk tata administrasi pencatatan aset.

Evaluasi itu penting karena Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan penilaian yang buruk mengenai pengelolaan aset, pembukuan, dan pertanggungjawabannya. "Jadi, sebelum menerbitkan bond, kami harus terlebih dahulu punya manajemen aset yang bagus."

Integrasi sistem

Asisten Keuangan DKI Sukri Bey mengatakan Pemprov akan mengintegrasikan sistem keuangan, aset, dan pengeluaran. Perbaikan utama yang menjadi prioritas yaitu laporan keuangan yang terdiri atas neraca, arus kas, realisasi anggaran, dan nota keuangan.

"Tujuan integrasi itu adalah agar semua bisa termonitor dan tercatat secara benar. Karena itu, bond yang akan jadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan ini tidak akan diterbitkan dalam waktu dekat atau pada tahun depan," katanya.

Pendanaan dari obligasi sendiri menurut Sukri memang diperlukan karena faktanya saat ini pendapatan asli daerah tidak lagi bisa dioptimalkan untuk menyejajarkan dengan kebutuhan peningkatan layanan publik.

Dengan pemahaman itu pula, sambungnya, objek pembiayaan bond itu diprioritaskan pada bidang infrastruktur seperti transportasi dan utilitas. "Sebagai tim asistensi, Bank Dunia juga meminta objek obligasinya berupa infrastruktur," katanya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis (F-PKS) mengingatkan agar Pemprov bersungguh-sungguh dalam memperbaiki laporan keuangannya. Sebab, kualitas laporan itu menjadi syarat bisa tidaknya bond diterbitkan.

"Untuk menerbitkan obligasi, laporan keuangan APBD harus sesuai dengan  kualifikasi selama dua kali tahun berturut-turut. Jadi, tidak mungkin bond terbit tahun depan karena tahun lalu DKI mendapatkan disclaimer dari BPK," katanya.

Karena itu, dia menambahkan municipal bond paling cepat terbit 2010 mengingat syarat penyerahan laporan keuangan minimal dua tahun berturut turut seperti ditetapkan menteri keuangan.

Nurmansjah khawatir kalau penerbitan bond itu dipaksakan akan berakibat fatal bagi keberlanjutan fiskal APBD DKI.

"Status neraca keuangan Pemprov harus wajar dulu. Kalau tidak, lalu ratingnya turun, bunga yang ditanggung APBD akan memberatkan," katanya. (BastanulSiregar) (mia.chitra@bisnis.co.id)

Oleh Nurudin Abdullah & Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com