Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Jumat, 18/07/2008

Audit PLTU Cilacap tuntas Oktober

• Cetak

JAKARTA: Nasib PLTU Cilacap berkapasitas 2x300 MW akan ditentukan oleh hasil audit tim independen yang diperkirakan tuntas pada Oktober 2008.

Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Agus Pranoto mengatakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS PLN, induk perusahaan PJB, pemegang saham BUMN itu meminta dilakukannya audit pada pembangkit yang sedang bermasalah itu. Menurut dia, saat ini pelaksanaan audit dalam proses penentuan pemenang tender pelaksana audit.

"Kami sedang proses itu dan diharapkan akhir Juli akan keluar siapa yang akan terpilih untuk melaksanakan audit. Tender diminati oleh sekitar empat peserta," jelasnya kemarin.

Dia menolak menyebut nama perusahaan peserta dengan alasan rahasia.

Audit itu, katanya, akan mencakup masalah teknis, desain, dan operasional PLTU Cilacap. Namun, dia menepis audit juga akan menyentuh pada persoalan penggantian spesifikasi.

Menurut dia, pelaksanaan audit tersebut diperkirakan tuntas pada akhir Oktober. "Yang jelas ujung-ujungnya kita akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi perusahaan yang akan digunakan pemegang saham untuk menentukan akan seperti apa PLTU Cilacap ke depannya."

Sebelumnya, Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan manajemen PLN dan dewan komisaris telah merekomendasikan audit terhadap PLTU Cilacap. Menurut dia, tidak ada ketakutan dari pihaknya mengenai dorongan dilakukannya audit tuntas terhadap PLTU itu.

"Kami [direksi dan dewan komisaris] dalam RUPS beberapa hari lalu sudah memerintahkan audit teknis terhadap PLTU Cilacap. Jadi bagi kami, tidak ada masalah audit dilakukan," katanya.

Spesifikasi turbin

Namun, seperti halnya Agus, dia mengatakan audit tidak menyentuh pada penyebab adanya perubahan spesifikasi turbin. Padahal, diketahui salah satu penyebab kemelut di PLTU itu karena kesalahan spesifikasi itu yang menjadikan pengelola kesulitan dana karena merugi hingga US$28,4 juta per tahun.

Kontraktor Chengda Engineering Corporation of China merekomendasikan turbin dengan nett plan heat rate yang mengacu pada lower heating value (LHV). Namun, PLN yang kala itu masih dikomando oleh Eddie Widiono menekan Segara untuk menaikkan spesifikasi menjadi HHV (high heating value).

Spesifikasi HHV itu menyebabkan konsumsi batu bara pembangkit menjadi lebih banyak dari seharusnya. Padahal, pembayaran komponen C yang diterima dari PLN lebih kecil dari tagihan pemasok batu bara.

Anggota Komisi VII DPR F-PKS Wahyudin Munawir menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap PLTU Cilacap. Menurut dia, kekisruhan yang terjadi saat ini merupakan klimaks dari persoalan yang terjadi sejak 2006.

"Masalah PLTU Cilacap bukan hanya pasokan batu bara. Itu masalah spesifikasi yang dipaksakan karena pengerjaannya juga buru-buru," jelasnya.  (Rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

Oleh Rudi Ariffianto
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com