Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Sabtu, 19/07/2008

'2 Masalah besar ancam program BBN'

• Cetak

JAKARTA: Departemen Perindustrian menyatakan program nasional penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang ditetapkan sekitar 2,5% terancam dua masalah besar sehingga sulit dilaksanakan pada September 2008. Apabila dipaksakan, kebijakan itu justru tidak berjalan efektif.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan masalah besar pertama yang dihadapi industri pengolahan biofuel adalah minimnya pasokan BBN berupa bioetanol (premium) dan biodiesel (solar) di dalam negeri.

Kelangkaan pasok tersebut akibat bahan baku berupa minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil), jagung, jarak pagar (jathropa), kedelai, hingga tebu, masih digunakan untuk konsumsi bahan makanan di dalam negeri. "Berbeda dengan Brasil, produk CPO di Indonesia masih digunakan sebagai bahan makanan dan bahan ekspor utama," kata Menperin kepada pers, kemarin.

Kedua, lanjutnya, kewajiban tersebut terhambat masalah penetapan harga (pricing policy) dan penentuan pembeli dari pemerintah. "Kami [Depperin] sih mau saja menetapkan kewajiban penggunaan BBN, bahkan sampai 5%-10%. Sebab, kalau soal teken surat, itu mudah saja. Tapi, kalau pasar belum mampu menyediakan, pasti celaka. Peraturan itu tidak bisa berjalan baik," katanya.   

Sebelumnya, Tim Nasional BBN berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar alternatif untuk sektor industri pada September 2008. Timnas BBN mempertimbangkan patokan harga minyak Singapura (mid oil platts Singapore/MOPS) sebagai penentuan harga BBN."

Ketua Tim Nasional BBN Al Hilal Hamdi, belum lama ini mengatakan untuk harga biodisel yang merupakan campuran solar, akan digunakan MOPS solar, sementara untuk bioetanol yang menjadi campuran premium, dipakai MOPS premium. "Itu masih dikaji."

Menperin mengakui Indonesia memiliki sejumlah bahan baku yang dapat diolah menjadi BBN seperti jarak pagar, minyak sawit mentah, tebu, jagung dan singkong. "Bahan baku sudah tersedia. Tapi tidak optimal diserap. PT Sumiasih [salah satu produsen biofuel] saja setop produksi. Saya juga kaget mendengar dia berhenti," ujarnya.

Dari semua bahan baku yang ada, menurut Fahmi, BBN yang berasal dari jarak pagar paling memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia. Sebab, bahan baku lain seperti CPO dan jagung masih harus bersaing dengan kebutuhan pangan. "Jarak pagar tidak mengganggu struktur kebutuhan bahan pangan."

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Purnardi Djojosoedirjdo mengatakan selama ini produsen biofuel sebenarnya mampu menyediakan pasok bahan baku BBN. "Kalaupun didesak untuk menyediakan 10%, produsen sudah siap."

Menurut dia, kalangan investor bahkan antusias ingin mengembangan pabrik biofuel dan etanol baik PMA dan PMDN. Namun, lanjutnya, realisasi investasi itu tertunda akibat tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan mandatory pemerintah.

Apabila sudah ada aturan jelas, pabrik-pabrik yang tidak berproduksi akan kembali beroperasi. Berdasarkan catatan Aprobi, jumlah pabrik biofuel di Indonesia sekitar 21 perusahaan. Akibat permintaan menurun yang dipicu ketiadaan regulasi yang jelas satu per satu produsen biofuel nasional rontok tinggal empat perusahaan.

Sejumlah produsen kolaps itu untuk sementara waktu mengalihkan produksi dari BBN ke sejumlah produk hilir kimia, seperti kosmetika, bahan sabun, dan makanan.

Masalah koordinasi

Menurut Fahmi, penerapan penggunaan BBN di dalam negeri selama ini juga terhambat masalah koordinasi antara PT Pertamina sebagai pihak yang menampung suplai BBN dan kalangan produsen biofuel. Seiring dengan berjalannya waktu, Pertamina justru semakin mengurangi volume penyerapan BBN berupa biofuel dan bioetanol dari produsen dalam negeri.

"Dulu saya berharap Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil kebijakan soal pricing policy BBN. Tapi penetapan hal itu belum terkoordinasi baik sehingga Pertamina merasa tidak berkewajiban membeli dan memasarkan produk itu," paparnya.

Akibat terkatung-katungnya koordinasi kebijakan BBN, lanjutnya, investor asing ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sejumlah perusahaan asing siap berinvestasi, seperti Sojitz Co (perusahaan tekstil asal Jepang yang bergabung dan mengubah nama). Investor asal Jepang itu berencana mengembangkan proyek BBN di Sulawesi, Sumatra, NTT, Sulawesi. "Selain perusahaan Jepang, investor asal Korea [Selatan], India, Thailand, dan China tertarik masuk ke Indonesia."

Saat ditanya apakah penetapan kewajiban penggunaan BBN untuk sektor industri yang rencananya diatur surat keputusan Menperin itu akan ditunda, Fahmi menjelaskan, kemungkinan itu bisa saja terjadi. "Kalau mandatory itu ditetapkan, saya bisa dikomplain banyak orang. Harga belum jelas dan barangnya juga tidak ada kok ditetapkan. Ini kan aneh," paparnya. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com