Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Sabtu, 19/07/2008

BPH Migas minta tambahan kuota BBM bersubsidi

• Cetak

JAKARTA: Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) akan meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubisidi sebesar 5 juta kiloliter, dari kuota sebelumnya yang dipatok sebesar 35,8 juta kiloliter untuk tambahan konsumsi tahun ini, menyusul konsumsi BBM pada semester I/2008 telah mencapai 63% dari kuota.

Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menuturkan alasan pengajuan tambahan kuota BBM sebesar 5 juta kiloliter untuk tahun ini mengingat pada semester I/2008, konsumsi BBM telah mencapai 63% dari patokan kuota di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008.

"Kami telah diberikan kuota sebesar 35 juta kiloliter, tapi kenyataannya di lapangan baru semester satu saja konsumsi sudah mencapai 63%. Jika tidak dibendung, konsumsi bisa mencapai 40 juta kiloliter," ujarnya kemarin.

Dia mengatakan lonjakan konsumsi BBM ini diperkirakan tidak hanya terjadi pada semester I/2008, tetapi juga pada semester II/ 2008. Adi menjelaskan lonjakan konsumsi BBM ini karena telah mendekati masa kampanye pemilihan umum 2009, dan telah memasuki masa panen tembakau di sejumlah daerah penghasil komoditas itu.

Menurut dia, beberapa daerah penghasil tembakau seperti Nusa Tenggara Barat, Bali, Madura, Jawa Timur, dan Jawa Tengah telah mulai meminta tambahan kuota BBM utamanya jenis minyak tanah. Tambahan kuota minyak tanah itu karena para penghasil tembakau membutuhkan komoditas tersebut untuk proses pengeringan tembakau.

Masalah klasik

Adi menambahkan peningkatan konsumsi ini masih diperparah dengan masalah klasik yang selalu muncul, yakni terjadinya disparitas harga

yang semakin tidak masuk akal antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.

Dia mencontohkan kendaraan berat yang semestinya tidak menggunakan BBM bersubsidi, tapi tetap ikut mengantre di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Ketika ditanyakan apa upaya untuk menahan lonjakan konsumsi tersebut, Adi mengatakan maksimal yang dilakukan pemerintah hanya memperketat pengawasan.

"Kami melakukan pengawasan terkait dengan pasokan yang dialokasikan untuk industri kecil dan lainnya."

Belum lama ini Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menyatakan lonjakan konsumsi BBM dari kuota yang ditetapkan pemerintah selama 2008 sebesar 35,8 juta kiloliter akibat mundurnya penerapan smart card hingga batas waktu yang tidak ditentukan dari semula September.

Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com