Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Jumat, 29/08/2008

Pertamina minta PLN keluarkan L/C

Cetak

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) menyarankan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengeluarkan letter of credit (L/C) sebagai jaminan pembayaran utang BBM-nya yang secara akumulasi sejak 2006 mencapai Rp35 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Ferederick T. Siahaan mengatakan utang BUMN listrik itu sebenarnya mencapai Rp40 triliun. Namun, tuturnya, PLN sudah melakukan pembayaran sebanyak Rp5 triliun melalui surat utang.

"Secara akumulasi utang PLN dari 2006 mencapai Rp40 triliun dan Rp5 triliun sudah dibayar pakai surat utang. Mungkin PLN harus mengeluarkan L/C, supaya ada jaminan utang itu dibayar, kecuali pemerintah mau membayarnya," katanya kemarin.

Dia mengatakan perseroan menghendaki perlakuan yang sama terkait dengan pembayaran bahan bakar, baik batu bara maupun BBM dari pemasok lain, yang disebutnya perseroan listrik itu selalu patuh membayar.

"Kami sudah menagihnya dan kami ingin fair treatment saja," tuturnya.

Dia juga mengingatkan konsumsi BBM oleh PLN sudah melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN. Namun, Ferederick enggan menyebutkan volume yang pasti.

Dalam perkembangan lain, pemerintah akhirnya mengajukan nilai alpha 8,36% untuk distribusi BBM PSO tahun depan, atau berkurang 0,64% dibandingkan dengan alpha tahun ini.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengatakan alpha tersebut bermakna pemerintah sudah memangkas habis margin yang biasanya diperoleh oleh badan usaha, khususnya Pertamina.

"Dalam perhitungan kami, alpha 8,36% ini sudah mentok yang artinya tidak ada margin untuk Pertamina," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal mengatakan perseroan menerima kebijakan pemerintah, kendati Pertamina kemungkinan bukan satu-satunya badan usaha yang akan mendistribusikan BBM PSO tahun depan.

"Namun, perseroan akan mempertimbangkan dampak finansial kebijakan itu."

Oleh Rudi Ariffianto
Bisnis Indonesia