Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Kamis, 04/09/2008

Presiden jamin elpiji tak naik hingga Pemilu

• Cetak

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan keputusan PT Pertamina menaikkan harga elpiji secara mendadak dan menjamin harga bahan bakar ukuran 12 kg menjadi  Rp5.750 per kg, atau Rp69.000 per tabung tetap aman hingga 2009.

Pernyataan Presiden itu menyoroti keputusan BUMN migas yang menaikkan harga elpiji ukuran 12 kg menjadi Rp5.750 per kg per 25 Agustus dari semula Rp5.350 per kg.

Pada saat yang bersamaan, Pertamina menaikkan elpiji ukuran 50 kg sebesar 10% menjadi Rp7.255 per kg dari sebelumnya Rp6.878 per kg.

"Kesimpulannya adalah rencana kenaikan harga elpiji 12 kg dan 50 kg, yang semula akan dilakukan tiap bulan, meskipun dari segi korporat bisa saja dilakukan, sudah kita nyatakan tidak akan dinaikkan lagi. Jadi kenaikan itu selesai di situ, " tandas Presiden kemarin.

Dia mengemukakan itu seusai memanggil secara mendadak Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menneg BUMN Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Presiden Yudhoyono tidak menjelaskan sampai kapan pemerintah meminta Pertamina untuk menahan kenaikan harga elpiji itu.

Namun, dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, Sofyan Djalil menegaskan kenaikkan harga elpiji tidak akan terjadi lagi sampai tahun depan. "Tapi kita lihat mungkin ya... Sampai kita lihat mungkin tahun depan. Sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Ya sampai Pemilu tahun depan."

Berkaitan dengan kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiiji, Presiden mengatakan dirinya telah menegur Pertamina, jajaran BUMN, dan menteri terkait karena cara berkomunikasi yang dinilai tidak baik hingga berujung pada simpang siurnya informasi tentang kenaikan harga tabung gas elpiji di pasar.

Dampak sospol

Ke depannya, Kepala Negara meminta agar setiap kebijakan semacam itu diputuskan dengan memperhatikan berbagai aspek. "Bukan hanya aspek ekonominya, tetapi dampak sosialnya juga, terutama ketika sedang dalam memasuki bulan Ramadan, termasuk dampak politik yang akan terjadi."

Senada dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menneg BUMN Sofyan Djalil yang menjamin harga elpiji tidak naik hingga Pemilu 2009, Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya juga menjamin tidak ada kenaikan harga elpiji, setidaknya hingga akhir tahun ini, kendati harus menanggung subsidi komoditas itu.

Dia juga menjamin ketersediaan BBM dan distribusi elpiji untuk menyambut Lebaran cukup untuk 18 hari. "Kami punya stok hingga 18 hari. Kami akan maintenance pada level itu."

Dalam rangka menutup selisih harga jual dengan beban biaya produksi, Presiden juga menegaskan selisih itu akan dikompensasi dari dividen yang diterima pemerintah dari Pertamina. Tahun lalu, dividen Pertamina ke pemerintah mencapai Rp11 triliun dan akan naik menjadi Rp22 triliun pada 2008.

Berkaitan dengan kebijakan itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif terhadap kebijakan itu kendati dinilai terlambat.

"Intevensi yang dilakukan Presiden merupakan langkah tepat. Sayangnya, kebijakan itu terlambat karena di berbagai daerah telah terjadi aksi spekulasi," ujar Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo.

Menurut dia, kebijakan yang terlambat merupakan cerminan buruknya koordinasi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu. (16/Rudi Ariffianto/ Erna S.U Girsang) (tri.dp@bisnis.co.id/ ratna.ariyanti@bisnis.co.id)

Oleh Tri D. Pamenan & Ratna Ariyanti
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com