Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Kamis, 09/10/2008

Impor BBM akan dikurangi

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah akan mengurangi impor bahan bakar minyak secara bertahap dan menggantikannya dengan penggunaan bahan bakar nabati dan optimalisasi produk kilang dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan impor Indonesia berkecenderungan naik hingga mencapai 43% terhadap neraca perdagangan.

Namun, tuturnya, khusus untuk sektor migas impor untuk sementara masih tetap pada porsinya dan diupayakan turun guna mengurangi tekanan impor, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Untuk itu, tuturnya, terdapat dua hal yang akan dilakukan pemerintah, yaitu penggunaan bahan bakar nabati (BBN/biofuel) dan optimalisasi produksi kilang dalam negeri. Pemerintah, jelas Purnomo, akan menggenjot pemakaian biofuel dengan pemberian  status wajib pakai terhitung mulai 1 Januari 2009.

"Mandatori yang berlaku transisi sejak 1 Oktober dan efektif pada 1 Januari 2009 akan kurangi impor BBM. Ini sejalan dengan upaya optimalisasi kilang dalam negeri yang berkontribusi pada penyediaan premium, kerosene, dan solar," katanya kemarin.

Menurut Purnomo, penerapan mandatori biofuel tersebut mendapat momentum tepat di tengah turunnya harga minyak sawit yang berada di posisi Rp6.500 per liter saat ini.

Penurunan harga minyak sawit itu, imbuhnya, juga diikuti oleh penurunan harga komoditas energi alternatif lainnya, seperti bioetanol dan juga biodiesel berbahan dasar jarak pagar.

Berkurang 5%

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo mengatakan sesuai dengan peta jalan yang telah dibuat untuk pemanfaatan biofuel, pemerintah berpotensi mengurangi minimal 5% dari total volume BBM yang dikonsumsi pada 2025.

Artinya, tuturnya, bila diasumsikan konsumsi bahan bakar pada level 1,4 juta barel per hari, pengurangan impor berkisar pada level 70.000 barel per hari dari penggunaan biofuel itu.

"Itu sudah cukup besar pengurangan dan penghematannya, apalagi bila harga minyak masih terus tinggi seperti sekarang," katanya.

Lebih jauh Evita menjelaskan selain menyesuaikan dengan Perpres No.5/2006 tentang Bauran Energi, besaran persentase yang ditetapkan dalam kebijakan mandatori itu didasarkan pada kemampuan produsen dalam menyediakan biofuel.

Dia mencontohkan PT PLN (Persero) sebagai salah satu standby buyer penggunaannya masih berkutat pada angka di bawah 1% dalam 2 tahun.

"Karena biar pun kecil persentasenya, karena pemakaian BBM-nya besar secara volume biofuel yang akan diserap PLN sudah banyak. Kalau diperbesar lagi, dikhawatirkan justru produsen tidak siap dan ini sudah dibicarakan dengan kalangan produsen," katanya.

Oleh Rudi Ariffianto
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com