Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Kamis, 09/10/2008

Butuh kreativitas genjot investasi migas

• Cetak

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat kini mulai berdampak. Pemerintah negara adi daya itu memang telah menyetujui skema bailout sebesar US$700 miliar.

Namun, beberapa kalangan menilai dana talangan itu tidak cukup sehingga negara lain juga akan terkena imbasnya akibat dari krisis itu.

Kondisi itu tidak terkecuali terjadi pada sektor minyak dan gas bumi. Artinya, upaya pemerintah untuk menggenjot produksi migas diperkirakan harus dikaji lebih jauh lagi karena dampak krisis itu bisa berlangsung hingga beberapa tahun mendatang.

Ambisi pemerintah menggenjot produksi migas, terutama minyak memang patut dihargai. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla dalam kesempatan pertemuan dengan BP Migas menargetkan produksi minyak Indonesia hingga 1,2 juta barel per hari. Target itu diharapkan bisa terealisasi pada 2012.

Produksi minyak kini masih di kisaran 978.000 barel per hari. Padahal, target Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) mencapai 1,050 juta barel per hari.

Khusus untuk gas alam, pemerintah menargetkan produksi gas bisa mencapai 79,10 miliar Btu (British thermal unit), atau 2,24 juta barel setara dengan minyak, yang didukung dari 18 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dari 41 KKKS di Indonesia pada 2009. Tahun ini produksinya ditargetkan 1,12 juta barel per hari setara minyak.

Berbagai kalangan di industri itu masih bersikap wait and see soal krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat tersebut. Salah satu pendapat dikemukakan Wakil Ketua Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah.

Menurut dia, dampak krisis itu belum kelihatan atau settle down. Secara prinsip, pasti ada dampaknya terhadap investasi migas pada masa datang karena ekonomi dunia itu sudah menyatu.

"Krisis itu pasti juga memberikan pengaruh. Pemilik dana kini akan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi, termasuk di migas."

Berbeda dengan Sammy Hamzah, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro justru menilai investasi migas tidak akan terkena pengaruh karena resesi yang diakibatkan rontoknya perekonomian Amerika Serikat itu hanya berpengaruh satu dua tahun saja.

Di sisi lain, investasi sektor migas itu bersifat jangka panjang. Sebagai gambaran, jelas Purnomo, dalam waktu dekat ini pemerintah akan melakukan penandatanganan 30 kontrak baru wilayah kerja migas.

Begitu juga dengan kontrak coal bed methane (CBM) yang akan ditandatangani pada 17 Oktober 2008. "Target investasi migas US$21 miliar akan tercapai tahun ini. Itu artinya iklim investasi migas masih tetap menarik," tegasnya sambil tersenyum.

Senada dengan Purnomo, Kepala BP Migas R. Priyono menilai krisis global yang terjadi saat ini mungkin tidak terlalu berpengaruh pada industri migas skala besar yang beroperasi di Indonesia, seperti Chevron, Exxon, Total, dan juga Pertamina sendiri. Namun, dia mengakui adanya ancaman bagi industri migas terutama skala menengah kecil.

Pemodal besar

Bila ada yang menjerit dengan dampak krisis, ada perusahaan migas profit taking dari kondisi itu. Sinyal itu diungkapkan Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin.

Menurut dia, perusahaan besar, terutama yang memiliki likuiditas yang lebih baik berpotensi melakukan aksi korporasi dengan menguasai proyek-proyek migas Tanah Air yang dimiliki perusahaan skala menengah ke bawah yang sulit bertahan, akibat seretnya kucuran dana untuk proyek-proyeknya.

Bila itu terjadi, gelombang konsolidasi industri migas bukan tidak mungkin akan melanda di Indonesia, sehingga industri ini kembali akan dikuasai oleh segelintir pemain bermodal besar.

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari kondisi ini? Direktur Proyek PT Medco Energi Internasional Tbk. Lukman Mahfoedz mengatakan salah satu solusi untuk menjaga industri migas Indonesia terhindar dari dampak krisis global adalah lebih banyak menarik investasi asing.

Selama ini, katanya, terlalu banyak dana-dana potensial yang mengganggur di luar negeri yang tidak termanfaatkan oleh Indonesia.

Negara ini harus mulai melirik pendanaan dari Timur Tengah, kawasan yang mendapatkan limpahan berkah meroketnya harga minyak dunia, yang sebenarnya sangat potensial untuk dimanfaatkan.

Ketidakpastian kebijakan yang berlaku di Indonesia juga disebut-sebut sebagai salah satu sebab belum optimalnya arus modal ke dalam negeri.

Ungkapan Lukman tersebut senada dengan laporan PwC belum lama ini. Selain soal perpajakan, lembaga itu juga menyebut empat faktor lain yang dihadapi industri migas, yakni kepatuhan terhadap kontrak, ketidakpastian terhadap pengembalian biaya dan hasil audit BP Migas/ BPKP, campur tangan pemerintah lainnya, keamanan harta, orang, dan hak kepemilikan.

Lepas dari akurat dan tidaknya laporan yang dihasilkan dari jajak pendapat itu, harus diakui industri migas Indonesia kini saatnya diberi sentuhan-sentuhan kreatif, baik dari regulator maupun pemain, untuk bisa menunjukkan diri sebagai industri sarat modal dan risiko. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/firman.hidranto@bisnis.co.id)

Oleh Rudi Ariffianto & Firman Hidranto
Wartawan Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com