Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Jumat, 10/10/2008

Rio Tinto lanjutkan negosiasi dengan Morowali & Konawe

• Cetak

JAKARTA: PT Rinto Tinto Indonesia mengharapkan perundingan dengan Pemerintah Kabupaten Morowali dan Konawe tetap berlangsung sehingga masalah tumpang tindih kuasa pertambangan di lahan proyek Lasamphala segera tuntas.

Presdir Rio Tinto Indonesia Omar S. Anwar mengatakan persero tetap melanjutkan proses negosiasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten sebagai bentuk komitmen tetap melanjutkan rencana investasi di Indonesia.

"Kami tetap komit untuk melanjutkan investasi di negara ini. Manajemen Rio Tinto sudah melihat Indonesia sebagai bagian rencana investasi jangka panjang," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Aplikasi KK proyek nikel Sulawesi milik Rio Tinto sebenarnya sudah diajukan sejak 2000. Namun, proyek itu tertunda terus akibat alotnya perundingan Pemerintah Indonesia dengan perusahaan itu, terutama menyangkut materi KK. Namun, materi KK itu kini sudah bisa dituntaskan antara perusahaan asal Australia itu dan pemerintah.

Namun, rencana investasi proyek nikel kini masih terganjal akibat Pemkab Morowali dan Konawe mengeluarkan izin KP kepada Grup Bintangdelapan. Padahal, perusahaan itu telah siap menggelontorkan dana US$2 miliar dan siap berproduksi secara komersial pada 2015.

Menurut Omar, Rio Tinto mengharapkan negosiasi, baik dengan pemerintah pusat dan kedua pemkab sudah bisa segera dituntaskan sehingga kontrak karya (KK) bisa segera ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. "Kami harapkan semuanya tuntas akhir tahun ini."

Terkena dampak

Dimintai komentarnya soal dampak krisis global terhadap investasi di sektor pertambangan, mantan perbankan tersebut mengakui adanya dampak itu karena perusahaan yang bergerak di sektor itu tetap membutuhkan kredit sebagai modal kapital.

"Kami [Rio Tinto] menyikapi soal dampak krisis global itu secara hati. Namun, kami tetap komit untuk investasi di Indonesia."

Sebelumnya, Dirjen Mineral, Batu bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan mengemukakan penerimaan pertambangan umum pada 2009 dikhawatirkan tidak mencapai target sebesar Rp14,5 triliun menyusul terus melorotnya harga komoditas pertambangan, terutama batu bara.

"Terkait terjadinya krisis keuangan global saat ini, banyak pabrik dan industri pengguna batu bara yang menghentikan operasi. Kondisi itu, katanya, membuat permintaan komoditas tambang itu menyusut."

Menurut dia, apabila situasi ini terus terjadi dalam jangka waktu lama dikhawatirkan penerimaan negara tahun depan akan turun bahkan dimulai tahun ini.

Penerimaan negara bukan pajak dari pertambangan umum ditargetkan Rp10 triliun tahun ini, dan sejauh ini sudah tercapai di atas 50%. Tahun depan, target naik menjadi Rp14,5 triliun.

Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com