Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Kamis, 20/11/2008

Pemerintah liberalisasi gasifikasi kota

• Cetak

SURABAYA: Pemerintah akan meliberalisasi gasifikasi kota dengan membuka peluang bagi swasta dan BUMN untuk menggarap infrastruktur jaringan pipa sebagai bagian program percepatan penggunaan gas rumah tangga.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saryono Hadiwidjoyo mengatakan tahap awal liberalisasi gasifikasi kota itu diarahkan ke kawasan yang memiliki ketersediaan lapangan gas dan infrastruktur pipa untuk distribusi ke konsumen rumah tangga.

"Kami sedang melakukan studi pengembangan program gasifikasi kota. Tataran kebijakan itu sedang disiapkan. Nanti payungnya bisa berupa peraturan menteri [Permen] atau di bawahnya," ujarnya dalam seminar bertema Gas sebagai Sumber Energi Rumah Tangga kemarin.

Saryono menambahkan kendala yang menghambat percepatan program gasifikasi adalah tingginya investasi bagi pengembangan jaringan pipa, sehingga kondisi tersebut kurang menarik bagi swasta sebagai pendistribusi. "Karena itu, jaringan pipa kelak akan dibangun pemerintah, sedangkan yang mengoperasikan diserahkan kepada swasta maupun BUMN."

Menurut dia, beberapa kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masuk dalam program itu. Sebenarnya, embrio program gasifikasi kota telah diujicobakan di Palembang. "Program di Palembang terbukti harga gas menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya."

Berkaitan dengan realisasi konversi ke elpiji, Saryono mengakui masih adanya kendala program itu di lapangan. Beberapa kendala itu, lanjutnya, adalah masalah infrastruktur, ketersediaan gas selain kendala di masyarakat.

Namun, dia menambahkan, pemerintah tetap menjalankan program itu selain tetap berupaya memperbaiki kendala konversi dari minyak tanah ke elpiji karena program itu memberikan dampak bagi anggaran berupa terjadi penghematan penggunaan subsidi.

Data Departemen ESDM menyebutkan hingga 4 November 2008 estimasi anggaran subsidi yang bisa dihemat mencapai Rp9,46 triliun, biaya konversi 11,08 juta paket Rp2,67 triliun sehingga penghematan subsidi bersih mencapai Rp6,78 triliun.

Sosiolog dari Universitas Airlanga Bagong Suyanto mengemukakan program konversi ke elpiji harus diakui memberikan keuntungan teknis dan ekonomis bagi masyarakat walaupun di tataran lapangan tidak semulus yang diharapkan.

Menurut dia, pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan konversi ke elpiji harus memerhatikan psikologis masyarakat yang menjadi objek program itu. (k22)(firman.hidranto@bisnis.co.id)

Oleh Firman Hidranto
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com