Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Kamis, 20/11/2008

Rio Tinto akan bertemu
Pemkab Morowali & Konawe

JAKARTA: Pemerintah dalam waktu dekat akan memfasilitasi pertemuan antara manajemen Rio Tinto Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Morowali serta Konawe terkait dengan kontrak karya (KK) proyek pengusahaan nikel Lasamphala.

Direktur Jenderal Mineral, Batu bara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan menuturkan dalam waktu dekat akan diatur pertemuan itu, karena dua pemkab merasa masih ada kepentingan yang belum diakomodasikan.

"Segera, pemerintah yang akan fasilitasi pertemuan antara pemkab dan perusahaan. Masalahnya, mereka ada beberapa," ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, salah satu hal yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten adalah menginginkan kepemilikan saham dalam proyek pengusahaan nikel tersebut.

Bambang menyatakan hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bagian keuntungan atas proyek tersebut. "Makanya, kami akan pertemukan, kalau sudah ada titik temu, baru hasil kesepakatan dituangkan dalam kontrak, dan kemudian ditandatangani."

Dia menegaskan tanda tangan KK Rio Tinto ini harus dilakukan akhir tahun ini sebelum Undang-Undang Mineral dan Batu bara yang baru disahkan.

Presdir Rio Tinto Indonesia Omar S. Anwar sebelumnya mengatakan pembahasan antara perusahaan dan pemerintah pusat terkait isi klausul dalam kontrak karya sudah diselesaikan.

Sebelumnya, Rio Tinto menyerahkan aplikasi KK proyek nikel Sulawesi sejak 2000. Akan tetapi, proyek itu tertunda terus akibat alotnya perundingan Pemerintah Indonesia dengan perusahaan itu, terutama menyangkut materi KK. Dari sekian materi KK itu, masalah perpajakan merupakan materi yang paling krusial.

Pada akhirnya, Departemen Keuangan dan Rio Tinto telah mencapai kesepakatan terhadap semua pasal perpajakan di KK Rio Tinto. Beberapa pasal perpajakan itu didasarkan pada gabungan tarif-tarif tetap dan peraturan-peraturan yang berlaku. "Yang pasti kami berupaya KK proyek nikel Sulawesi ini dapat ditandatangani dalam waktu dekat." ujarnya.

Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain

  • EKSPLORASI
    Premium di Jombang langka
  • EKSPLORASI
    BBN nonsubsidi dapat fasilitas
  • Terbukalah soal kelangkaan premium
  • Harga premium dunia anomali
    ICP bulanan terus merosot hingga akhir 2008