Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan


Menu Cetak

Menu Utama
Halaman Depan
Tajuk
Bursa
Keuangan
Perdagangan
Ekonomi Makro
Manufaktur
Jasa & Transportasi
Umum
Teknologi Informasi
Ritel dan UKM & Mikro
Agribisnis
Sup. Properti
Regional
Megapolitan
Ekonomi Global
Hukum Bisnis
Jatim & KTI
Oasis
Opini
Otomotif
Pertambangan
Valas & Komoditas
Transportasi & Logistik
Pajak &Cukai
Daftar Isi

Tabel Bursa Moneter

Reksadana
Multimoda
Insurance Unit Link
Obligasi Retail
Suku Bunga Deposito


Sabtu, 22/11/2008

IEA desak Indonesia kurangi subsidi BBM

JAKARTA: International Energy Agency (IEA) menyarankan kepada Pemerintah Indonesia agar mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik secara bertahap.

Usulan IEA tersebut merupakan salah satu dari enam usulan yang disampaikan kepada perwakilan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Usulan itu a.l. agar pemerintah dapat melakukan koordinasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya di sektor energi dengan lebih baik. Kemudian mendorong investasi di sektor energi dan memberikan kebebasan dan otoritas pengatur energi.

"Implementasi kebijakan energi di Indonesia merupakan dasar dari kepastian pasokan energi, dan pengembangan perekonomian," tutur Direktur Eksekutif IEA Nobuo Tanaka di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta kemarin.

Menurut dia, mengapa pemerintah mesti mulai melakukan pengurangan pemberian subsidi BBM dan listrik secara bertahap karena ada efek negatif dari hal tersebut. Dia mencontohkan ketika belum lama ini harga minyak mentah internasional menembus angka di atas US$100 per barel, berakibat pada labilnya kondisi negara.

Dia menjelaskan ketika pemerintah sedang berupaya memenuhi kebutuhan energi jangka pendeknya, situasi ini menutupi permasalahan kritis dari subsidi dan harga patokan serta dampaknya pada investasi, efisiensi, dan diversifikasi. Nobuo menyatakan kondisi ini menghambat investasi baru di sektor energi hulu, dan hilir.

"Dampak lain adalah menghambat program efisiensi energi, dan energi terbarukan untuk beberapa tahun, dan mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengakomodasikan biaya eksternal untuk lingkungan," katanya.

Harga solar

Sementara itu, sejumlah nelayan meminta pemerintah menurunkan harga solar dan minyak tanah seiring menurunnya harga minyak mentah dunia.

"Pemerintah harus segera menurunkan harga solar dan minyak tanah karena saat ini para nelayan, terutama nelayan tradisional semakin terpuruk dengan biaya operasional yang tinggi dan hasil tangkapan ikan yang kurang memadai," kata salah seorang nelayan Pelabuhan Ratu, Musa Mashar di Sukabumi, Jabar kepada Antara.

Bahkan, kata dia, biaya yang dikeluarkan untuk melaut tidak seimbang dengan hasil tangkapan ikan yang didapat, sehingga banyak nelayan yang merugi.

Musa mencontohkan saat ini kapal dengan berat 6 grosstone membutuhkan biaya sebesar Rp4,5 juta untuk sekali melaut, padahal sebelumnya untuk sekali melaut hanya perlu Rp3 juta.

Selain itu, kata dia, kondisi itu juga diperparah dengan berkurangnya jumlah tangkapan ikan segar, yang sudah terjadi sejak tiga hari terakhir ini.

"Faktor cuaca menjadi faktor berkurangnya hasil tangkapan ikan para nelayan, sehingga para nelayan semakin merugi dengan tingginya harga solar yang saat ini mencapai Rp5.500/liter," katanya

Dia menambahkan kondisi itu membuat para nelayan lebih memilih bersandar di dermaga daripada melaut.

Menurut Musa, kebijakan menurunkan harga solar bukanlah sesuatu yang sulit jika ada kemauan yang baik dari pemerintah untuk membantu rakyat kecil.

Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia

bisnis.com

Berita Lain

  • EKSPLORASI
    Premium di Jombang langka
  • EKSPLORASI
    BBN nonsubsidi dapat fasilitas
  • Terbukalah soal kelangkaan premium
  • Harga premium dunia anomali
    ICP bulanan terus merosot hingga akhir 2008