Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Pertambangan

Kamis, 04/12/2008

Izin usaha SPBU penolak premium terancam dicabut

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah mempertimbangkan mencabut izin usaha stasiun pengisian BBM (SPBU) yang tidak mau menyalurkan premium karena alasan menurunnya persentase penerimaan akibat harga turun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah bisa mengusulkan pencabutan izin usaha SPBU itu kepada Pertamina jika pengusaha SPBU bersikeras tidak mau mendistribusikan BBM jenis premium yang telah menyebabkan kosongnya jenis BBM itu di sejumlah SPBU di berbagai daerah.

"Tidak boleh SPBU tidak mengambil premium karena alasan penurunan bagi hasil untuk premium. Jadi itu [persentase bagi hasil] bagian risiko bisnis yang harus diambil. Kalau mereka memang tidak mau mengambil suatu risiko bisnis, ya nggak usah usaha SPBU," ungkapnya di Jakarta kemarin.

Menurut Purnomo, risiko penurunan alpha atau perhitungan persentase bagi hasil itu sudah ada dalam kontrak bisnis antara pengusaha SPBU dan Pertamina.

Dia menjelaskan pada saat harga premium tinggi maka alphanya akan besar yang berarti margin untuk Pertamina dan SPBU akan besar.

Sebaliknya, tambahnya, pada saat harga turun seperti sekarang maka alphanya mengecil yang berakibat margin SPBU juga turun.

Kelangkaan BBM jenis premium di sejumlah SPBU dalam beberapa hari ini murni disebabkan keengganan SPBU mengambil premium. Dalam hal ini, tuturnya, pasokan dan stok premium ada untuk kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, VP Corporate Communication Pertamina Anang Rizqani Noor mengemukakan kelangkaan BBM di SPBU di sejumlah daerah hanya bersifat situasional saja dan kini telah diantisipasi dengan memasok kebutuhan BBM itu.

"Ini [situasi] itu hanya bersifat sementara saja," ujarnya.

Oleh Irsad Sati & Tri Dirgantara Pamenan
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com