Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Regional

Menu Cetak

Tabel Bursa Moneter

Jumat, 29/08/2008

Pasokan SDM keuangan minim picu problem anggaran daerah

Cetak

MEDAN: Keterbatasan sumber dana manusia (SDM) di bidang keuangan dan akuntansi dinilai menjadi penyebab buruknya pengelolaan keuangan di banyak daerah.

"Banyak daerah di Indonesia tidak memiliki tenaga akuntansi yang memadai untuk mengatur anggaran. Akibatnya terjadi persoalan di daerah seperti terlambatnya penyusunan anggaran hingga buruknya pengelolaan anggaran," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution.

Dia mengungkapkan dalam sebuah acara sosialisasi pengelolaan keuangan daerah di Medan, kemarin.

Menurut data BPK, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mengalami penurunan kualitas. Persentase LKPD yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) selama periode 2004-2007 dari 6% menjadi 4%.

Namun, LKPD dengan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer meningkat dari 2% pada 2004 menjadi 18% pada 2007. Pada periode yang sama opini tidak wajar (TW) naik dari 3% menjadi 18%.

Menurut Anwar, ada tiga kepala daerah di Sumatra Utara (Sumut) mengadu soal kesulitan mengatur keuangan, mulai penyusunan hingga pengelolaan keuangan.

Akibat buruknya pengelolaan keuangan daerah itu, sambungnya,� BPK sering menemukan kejanggalan penggunaan anggaran sehingga memberikan opini buruk, seperti tidak wajar hingga tidak memberikan pendapat atau disclaimer.

Anehnya, daerah yang bermasalah dengan pengelolaan keuangan daerah sebenarnya� memiliki banyak ahli akuntansi yang bekerja di daerah lain. ��

"Seperti kampung saya, Tapanuli Selatan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan 2006 mendapat opini buruk sekali, yakni disclaimer."

Begitu juga dengan kejadian di kampung halaman Mulia Nasution, Sekjen Departemen Keuangan dan Dirjen Pajak Darwin Nasution di Kabupaten Mandailing Natal. Laporan daerah tersebut mendapat opini dari BPK tidak wajar.

Anwar mengatakan kekurangan SDM mengakibatkan penempatan kepala keuangan sering tidak mengerti persoalan keuangan dan akuntansi.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin berjanji akan menambah SDM yang ahli keuangan dan akutansi di lingkungan pemerintahannya. "Caranya mungkin dengan menambah alokasi penerimaan pegawai negeri sipil bidang keuangan atau akuntansi jika ada penerimaan nantinya." (k3/k5)

Bisnis Indonesia