Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Regional

Rabu, 19/11/2008

Direksi Kawasan Industri Medan agar monitor PHK

• Cetak

MEDAN: Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin meminta jajaran direksi PT Kawasan Industri Medan (KIM) memonitor perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.

"Saya sudah minta jajaran direksi KIM agar memonitor keadaan perusahaan di kawasannya guna mengantisipasi agar tidak terjadi PHK besar-besaran sebagai dampak dari krisis finansial global," ujarnya di Medan, kemarin.

Syamsul secara khusus meminta agar jajaran manajemen PT KIM memberikan pada perusahaan di kawasan tersebut agar para investor tetap mau membuka usaha dan menanamkan modalnya di Sumut.

Dia mengingatkan dalam kondisi ekonomi di mana krisis finansial mulai berdampak langsung kepada perekonomian daerah, semua pihak agar memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi pengusaha melakukan aktivitasnya, sehingga tidak memilih PHK sebagai jalan keluar.

Dirut PT KIM Gandhi Tambunan menjelaskan hingga kini belum ada laporan PHK yang diterima manajemen dari perusahaan yang beroperasi di KIM. Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan tersebut.

Gandhi menjelaskan saat ini terdapat 330 perusahaan yang beroperasi, dan ada delapan perusahaan lagi termasuk perusahaan pergudangan yang akan menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Untuk memudahkan itu, manajemen sudah melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur.

Beberapa yang dilakukan itu a.l. perbaikan sarana dan prasarana jalan, pengamanan kawasan, serta perluasan lahan. "Tapi kami juga berharap agar pemerintah juga memudahkan layanan perizinan investasi, sehingga nilai tambah yang ditawarkan makin tinggi," katanya.

Dia menambahkan kawasan yang memiliki luas 550 ha itu juga memerlukan tambahan energi listrik yang selama ini acap dikeluhkan. Karena itu, PT KIM juga mengundang investor agar mau membangun pembangkit listrik di kawasan tersebut.

Dia mengatakan kegiatan usaha utama yang dilakukan PT KIM adalah penjualan kapling industri, penyewaan bangunan pabrik siap pakai, penyewaan ruangan kantor, jasa pengelolaan air limbah, jasa pemeliharaan kawasan dan pemeliharaan air bersih.

Menurut Gandhi, sesuai dengan program pemerintah untuk memprivatisasi PT KIM dengan metode penjualan strategis dan mendivestasi saham pemerintah sebesar 60%, Pemprov Sumut dimungkinkan mengambil alih kepemilikan saham mayoritas dengan menyetor tambahan modal.

Oleh Master Sihotang
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com