Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ritel dan UKM & Mikro

Senin, 25/02/2008

Pewaralaba ubah perjanjian ke bentuk lisensi

• Cetak

JAKARTA: Pewaralaba ramai-ramai mengubah bentuk perjanjian waralaba menjadi perjanjian lisensi, menyusul keberatan pengusaha atas aturan yang terlalu rinci dan ancaman denda terhitung 23 Juli 2008.

Menurut Amir Karamoy, Ketua Dewan Pengarah Wali (Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia), pewaralaba juga menilai aturan lisensi dinilai lebih bisa dijalankan daripada waralaba (PP No. 42/ 2007 tentang waralaba).

"Memang, lisensi baru akan ke luar peraturannya [Kepres tentang Lisensi Merek], tetapi dari informasi yang kami terima persyaratannya lebih mudah daripada waralaba. Kabarnya aturan lisensi sudah memasuki draf final dan segera disahkan," kata Amir kepada Bisnis, pekan lalu.

Dalam draf Lisensi Merek, pengusaha tidak diwajibkan untuk mendaftarkan prospektusnya, dan tidak ada pula ketentuan harus sudah menguntungkan jika ingin menjalankan usaha lisensi.

Jika ingin mempertahankan bisnis dalam bentuk waralaba, sesuai aturan yang terbit 23 Juli 2007, lebih dulu harus memenuhi kriteria minimal telah lima tahun berusaha dalam kondisi menguntungkan, dan mendaftarkan prospektus yang antara lain berisi laporan keuangan berisi neraca rugi dan laba dalam dua tahun terakhir.

Duflikasi

Selain itu, ada duplikasi kewajiban pada aturan waralaba karena mewajibkan mendaftarkan perjanjian dan prospektus ke Departemen Perdagangan, juga mendaftarkan hak kekayaan intelektual ke Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual.

"Karena duplikasi itu, pengusaha menjadi rancu perbedaan lisensi dengan waralaba."

Di AS perjanjian hanya ada di bisnis lisensi dan harus mendaftarkan HaKI, sedangkan waralaba diatur berdasarkan hukum sekuritas. Keterbukaan franchisor terhadap franchisee di AS tidak dikenakan wajib mendaftar ke pemerintah.

Hanya saja di AS ada badan UFOC (Uniform Franchise Offering Circular) yang akan menghukum franchisor bila tidak menjalankan azas ketransparanan dalam usahanya.

PP No. 42/2007 tentang waralaba mewajibkan franchisor mendaftarkan prospektus penawaran, sedangkan terwaralaba wajib mendaftarkan perjanjian warlaba. Jika tidak mematuhi dikenakan ancaman denda hingga Rp100 juta.

Perjanjian waralaba berisi nama dan alamat para pihak, jenis HaKI, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bantuan dan fasilitas, wilayah usaha, jangka waktu, kepemilikan, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan.

Prospektus waralaba mencantumkan data identitas pewaralaba, legalitas usaha, sejarah usaha, struktur organisasi, laporan keuangan dua tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar terwaralaba, hak dan kewajiban.

Berdasarkan draf Kepres Lisensi Merek versi Oktober 2004, hanya mewajibkan didaftarkannya perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi memuat a.l. waktu dan tempat perjanjian, nama dan alamat para pihak, nama merek dan nomor pendaftaran, jangka waktu, penggunaan merek untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa, jumlah royalti, batas wilayah berlaku perjanjian, dan penyelesaian sengketa.

Oleh Linda T. Silitonga
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com