Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ritel dan UKM & Mikro

Senin, 08/09/2008

Perjanjian waralaba berlaku hukum Indonesia

• Cetak

JAKARTA:Departemen Perdagangan segera merevisi PP No. 42/2007, menyusul telah ditetapkannya dalam Permendag No. 31/2008 bahwa perjanjian waralaba berlaku hukum Indonesia.

Direktur Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Zainal Arifin malah menegaskan dengan terbitnya UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 20/2008, maka PP No. 42/2007 tentang Waralaba yang mencantumkan perjanjian waralaba memerhatikan hukum Indonesia wajib berubah menjadi berlaku hukum Indonesia.

"Perjanjian waralaba berlaku hukum Indonesia, dan kami akan prioritaskan untuk secepatnya mengamendemenkan PP No. 42/2007 untuk mengubah kalimat memerhatikan hukum Indonesia menjadi berlaku hukum In-donesia," kata  Zainal kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dengan dikeluarkannya Permendag No. 31/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba pada 21 Agustus 2008 sekaligus menggugurkan wacana pemerintah lewat PP No. 42/2007 yang memberi keleluasaan bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba (terwaralaba), untuk memilih dasar hukum dari negara yang dipilih guna membuat perjanjian termasuk dalam  menyelesaikan pertikaian.

Permendag No. 31/2008   sebenarnya merupakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari PP No. 42/2007 yang terbit pada 23 Juli 2007. Keleluasaan untuk mengadopsi hukum dari negara lain sebagai arti dari kata memerhatikan, sebenarnya juga sudah diprotes asosiasi waralaba.

Protes tersebut kemudian mendapat dukungan dari isi UU No. 20/2008. Karena dalam pasal 36 ayat (1) UU UMKM menyebutkan pelaksanaan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Perhimpunan  Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) menyambut baik adanya kewajiban untuk menggunakan hukum Indonesia dalam membuat perjanjian waralaba dan penyelesaian pertikaiannya.

Apalagi sebelumnya Wali mendesak pemerintah untuk tidak mengorbankan hukum Indonesia, hanya karena dipicu oleh semangat menarik sebanyak-banyaknya investor dari luar negeri.

Wali menilai PP No. 42/ 2007 yang hanya minta pewaralaba dan terwaralaba untuk memerhatikan hukum Indonesia, berarti tidak memercayai hukum Indonesia.

Oleh Linda T. Silitonga
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com