Bisnis Indonesia Online » Edisi Cetak » Edisi Harian » Ritel dan UKM & Mikro

Jumat, 10/10/2008

Depperin siapkan 3 skema penyelamatan IKM

• Cetak

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan tiga skema pengamanan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi tekanan kenaikan bunga kredit, setelah BI Rate naik menjadi 9,5%.

Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Departemen Perindustrian Fauzi Azis mengatakan ketiga skema pengamanan tersebut adalah perluasan akses pinjaman di luar kredit usaha rakyat (KUR), pengamanan produk dalam negeri, dan perluasan jaringan pasar dunia.

Pemerintah, katanya, akan menghidupkan kembali kredit program sebagai alternatif penyaluran pinjaman ke sektor industri kecil menengah dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan KUR.

Menurut Fauzi, banyak pengusaha kecil yang mengalami masalah pendanaan sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan.

Kesulitan itu paling banyak dirasakan oleh pengusaha kecil dengan skala modal Rp5 juta-Rp10 juta.

"Lantaran dana minim, bank mematok suku bunga pinjaman [KUR] 24%, sementara pengusaha kecil yang di atas Rp25 juta bisa mendapatkan 16%," katanya, kemarin.

Atas berbagai pertimbangan, pemerintah dan BI perlu merelaksasi kebijakan, seperti menurunkan suku bunga. Di negara-negara lain, katanya, suku bunga pinjaman justru cenderung diturunkan.

Skema berikutnya, adalah penggunaan produk dalam negeri. Untuk menyukseskan program tersebut Depperin akan bekerja sama dengan berbagai instansi menekan impor barang-barang konsumsi yang telah mampu diproduksi industri domestik serta mengawasi produk-produk selundupan.

Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pemasaran. Fauzi mengungkapkan pada November nanti, diselenggarakan Trade Expo Indonesia 2008.

Ajang ini dijadikan kesempatan sektor IKM dan industri papan atas untuk menembus pasar-pasar baru dan memperluas jaringan.

Terkait dengan kredit program, Depperin mengusulkan bunganya tidak lebih dari 12%.

Dana kredit program dihimpun dari dana bergulir seluruh departemen, seperti Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Pertanian hingga Departemen Agama.

"Dana-dana bergulir itu nantinya dikelola Bank Indonesia, sementara penyalurannya melalui rekening pemerintah lewat sistem channeling [kemitraan]. Suku bunga yang ditetapkan sebaiknya bukan suku bunga komersial agar IKM bisa mengembalikan dana dan bisa diserap sebanyak-banyaknya," paparnya.

Sejauh ini, beberapa instansi masih menjalankan kredit program secara sektoral sehingga pelaksanaannya tidak optimal dan kurang efisien. Sejak 1999, Depperin bahkan hanya mampu menyalurkan kredit program sekitar Rp19 miliar dari total alokasi Rp36 miliar akibat berbagai masalah birokrasi.

Mengutip laporan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abu Rizal Bakrie, Fauzi mengatakan, total pengumpulan dana kredit dari semua departemen mencapai Rp10 triliun.

Tahan krisis

Secara terpisah, Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan kondisi koperasi jasa keuangan sejauh ini tidak terkena dampak krisis keuangan di AS. Ini berbeda dengan sektor perbankan.

"Di tengah bank kurang likuiditas, dan suku bunga yang meninggi, saya sudah cek ke Koperasi Jasa Pekalongan, mereka justru surplus dana. Penyaluran kredit seperti biasa," ujar Agus.

Di sektor koperasi jasa keuangan mikro tidak ada perubahan kebijakan secara mendasar, termasuk suku bunga. Ini menunjukkan bahwa sektor usaha kecil dan menengah relatif tangguh.

"Bisnis keuangan di koperasi tidak ada kepanikan, dan berjalan seperti biasa. Koperasi simpan pinjam bertahan menghadapi dampak perekonomian global," ujar Agus.

Menurut dia, sektor koperasi jasa keuangan perlu terus diperkuat agar bisa menjadi solusi bagi UKM yang menghadapi kesulitan modal.  (Yusuf. waluyo@bisnis. co.id/fatkhul.maskur@bisnis.co.id)

Oleh Yusuf Waluyo Jati & Moh. Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia

• Cetak

bisnis.com